OJK: Right Issue BRI Jawab Keraguan Investor hingga Pengamat

Alfi Kholisdinuka - detikFinance
Rabu, 29 Sep 2021 20:09 WIB
Illustrasi Gedung BRI
Foto: Dok. BRI
Jakarta -

BRI berhasil melakukan penambahan modal melalui right issue dengan perolehan dana penuh sebesar Rp 95,9 triliun. Jumlah tersebut tercatat dari sebanyak 28,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen lantas menilai right issue BRI mampu menjawab keraguan dari berbagai pihak. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi bisa ditopang melalui sektor ini.

"Proses rights issue BRI sukses luar biasa, dan prosesnya sangat sangat baik. Ini menjawab keraguan dari berbagai pihak, investor, pengamat, pasar Indonesia secara keseluruhan dan bahkan keraguan terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia," ungkapnya dalam IDX Opening Bell, Rabu (29/9/2021).

Dia juga meyakini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan memegang peranan besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dia mendukung pembentukan Holding Ultra Mikro ini.

"Seperti yang disampaikan pak Erick based pertumbuhan ekonomi kita pertumbuhannya kelihatan ke depan akan lebih ke pertumbuhan di segmen UMKM dan ini merupakan hal yang terus dorong dari OJK, dan kita sangat support pengembangan dari pada UMKM ini," jelasnya.

"Kami sambut baik bahwa kegiatan ini sebagai selebrasi kita semua, kami di OJK tentua akan dukung terus, bagaimana UMKM ini bisa tumbuh apa yang akan dilakukan kita suport penuh," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menilai keberhasilan ini merupakan sebuah prestasi dikarenakan terjadi pada saat market sedang turbulence, sehingga diharapkan right issue ini akan membuat market kembali bergairah.

"Dan tentu yang tidak kalah penting juga di sini bahwa UMKM bisa menjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat penting di negara kita, karena memang 60% ekonomi kita itu didukung oleh UMKM," ungkapnya.

"Ini juga sebagai warning, bahwa UMKM ini bukan objek, tapi subjek yang harus terus kita dukung. Bukan sesuatu yang diperebutkan, tetapi sebuah kebijakan yang harus kita dorong secara bersama-sama," pungkasnya.

(akd/hns)