.webp)
Tidak hanya Mahfud, pernyataan Tommy juga ditanggapi Kementerian Keuangan. Beberapa waktu lalu, Direktur Hukum dan Humas Ditjen Kekayanan Negara (DJKN), Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Kemenkeu mengatakan pihaknya belum mengetahui langkah hukum apa yang akan diambil oleh Tommy.
"Terkait pernyataan Pak Tommy di media massa, beliau akan mengambil langkah hukum. Nah sampai dengan saat ini kami dari Kementerian Keuangan maupun Satgas dari PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang mengurus piutangnya Pak Tommy, sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait apa langkah hukum yang beliau akan laksanakan," katanya dalam bincang virtual, Jumat (12/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun menunggu seperti apa langkah hukum yang akan ditempuh putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu.
"Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait apa langkah hukum yang beliau akan laksanakan. Mungkin kita sama-sama nanti kita lihat apa yang beliau akan laksanakan," tambahnya.
Sebagai informasi ada 4 aset tanah PT Timor Putra Nasional (PT TPN) yang berada di Kawasan Industri Mandalapratama Prima, Dawuan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Aset itu berupa tanah seluas 124 hektare (Ha) yang sebelumnya disebut bernilai Rp 600 miliar.
Tommy Soeharto memang terlibat dalam kasus BLBI. Tommy bersama Ronny Hendrarto Ronowicaksono mewakili nama pengurus PT TPN yang memiliki utang kepada pemerintah.
Adapun outstanding nilai utang PT TPN kepada pemerintah yang ditagihkan oleh PUPN setelah ditambahkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (10%) adalah sebesar Rp 2.612.287.348.912,95 sesuai PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009.
Tommy pun sempat dipanggil oleh Satgas BLBI. Namun, pada pemanggilan yang dijadwalkan 26 Agustus lalu Tommy tidak hadir dan hanya mengirim utusan. Hingga akhirnya Satgas BLBI pun bertindak tegas dengan menyita sejumlah aset Tommy.
(hns/hns)
