Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengawasan industri keuangan dan penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Presiden Jokowi dalam pidato di acara PTIJK mengungkapkan jika pengawasan yang baik bisa mendorong perekonomian nasional agar berjalan dan berkelanjutan.
Hal ini karena sektor keuangan tidak bisa kuat jika tidak didukung dengan sektor riil. Menurut dia, sektor jasa keuangan jangan cuma memikirkan keuntungan tanpa membuat sektor riil bergerak.
"Jika pengawasan lemah, akan berpotensi munculnya skema ponzi, investasi bodong dan penipuan investasi yang merugikan masyarakat," ujar dia dalam acara PTIJK 2022, Kamis (20/1/2022).
Menurut dia, pengawasan ini merupakan tugas utama OJK selaku regulator keuangan. Pengawasan yang lemah akan membuka peluang munculnya modus kejahatan baru seperti investasi bodong.
"Ini menjadi tugas bersama dengan OJK sebagai motornya, di masa sulit ini pengawasan tak boleh kendor. Karena pengawasan yang lemah bisa membuka peluang modus baru kejahatan keuangan yang ujungnya bisa merugikan masyarakat, hal ini tidak boleh terjadi lagi," jelas dia.
Selain investasi bodong, Jokowi juga menyentil perbankan yang kurang semangat dalam menyalurkan kredit ke UMKM. Hal ini tercermin dalam porsi penyaluran kredit bank ke UMKM yang hanya 20%.
"Perbankan saya lihat juga belum berubah, sudah 3-4 kali saya sampaikan masih di 20% saja," jelasnya.
Jokowi memiliki target penyaluran kredit ke UMKM ini harus menyentuh 30% pada tahun 2024. Karena itu dibutuhkan strategi dan terobosan untuk penyaluran kredit yang mudah dan lancar.
"Tidak boleh ada lagi cerita akses kredit yang sulit, akses pembiayaan di sektor informal sulit, akses pembiayaan di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan akses modal ini harus dipermudah dan dipercepat," jelas dia.
Menurutnya hal ini demi menciptakan peluang yang lebih besar untuk generasi muda untuk memulai usaha dan UMKM untuk pengembangan usaha dan memperbesar skala usaha.
(kil/eds)
