.webp)
Bank Indonesia (BI) meluruskan pernyataan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang meminta pihaknya mengakhiri pembiayaan APBN pada tahun ini. Pihaknya juga diminta membatasi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer pada 2022.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pernyataan IMF itu sudah sejalan dengan komitmennya bersama pemerintah untuk melakukan burden sharing melalui surat keputusan bersama (SKB) III pelaksanaan pembiayaan defisit APBN 2021 yakni sampai 2022.
"Jadi itu tidak benar, kalau IMF saya yakin benar karena minggu lalu kita sudah ketemu. Mungkin penjelasan saja yang miskomunikasi. Kita sudah menjelaskan dan IMF sudah jelas bahwa BI akan tetap membeli Rp 224 triliun melalui private placement," kata Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BI akan tetap membeli SBN Rp 224 triliun tahun ini, setelah tahun sebelumnya membeli Rp 215 triliun. Hal itu terpaksa dilakukan di tengah kondisi kegentingan yang memaksa untuk bantu biaya kesehatan selama pandemi COVID-19, seperti pengadaan dan distribusi vaksin.
"Seperti itu kan perlu pembiayaan cepat, nggak mungkin Bu Menteri (Keuangan) bilang 'entar dulu, kami beli vaksin menerbitkan SBN dulu', ya keburu (kelamaan)," tuturnya.
Meski begitu, Perry menegaskan pembelian tersebut dilaksanakan berdasarkan kaidah kebijakan moneter dan fiskal tanpa mengubah komitmen independensi dan kredibilitas BI. Tahun ini menjadi yang terakhir.
"Dengan SKB III justru Bu Menteri Keuangan, Indonesia punya fleksibilitas untuk pemulihan ekonomi dan kaidahnya jelas sampai akhir tahun ini," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan skema burden sharing sudah dijelaskan dengan baik di dalam negeri maupun global. Keputusan ini disebut memberikan kepastian kepada APBN.
"Pak Perry sudah menghitung dari neraca BI dan menetapkan bahwa burden sharing BI untuk SKB III adalah sekian dan hanya untuk ini. Nah ini juga yang memberikan kepastian pada APBN kita, sementara dari bagian lain dari APBN bergerak," terangnya.
(aid/ara)
