4 Jurus Luhut Kurangi Penggundulan Hutan di RI

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 28 Jan 2022 14:33 WIB
Penggundulan hutan: Indonesia salah satu negara pembabat hutan terbanyak
Ilustrasi/Foto: BBC World
Jakarta -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia akan konsisten memerangi perubahan iklim dan deforestasi alias penggundulan hutan. Hal itu diungkapkan Luhut dalam pertemuan Major Economies Forum Ministerial Meeting on Energy and Climate, Kamis 27 Januari kemarin.

Dia menjelaskan Indonesia memiliki hutan dengan luas 120 hektare. Jumlah tersebut menjadikan wilayah hutan tropis Indonesia menjadi yang terbesar ketiga di dunia.

"Saya ingin berbagi ekosistem kebijakan yang telah membawa perbaikan dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia selama lima tahun ke belakang," papar Luhut dalam keterangannya, Jumat (28/1/2022).

Ada empat hal yang dilakukan pemerintah selama ini untuk mengatasi penggundulan hutan. Luhut mengklaim elemen kebijakan ini secara signifikan telah menurunkan laju deforestasi di Indonesia selama 20 tahun terakhir.

"Kebijakan ini secara signifikan telah menurunkan laju deforestasi ke level terendah dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 2020, deforestasi sekitar 115 ribu hektare atau turun 75% dibandingkan tahun sebelumnya," papar Luhut.

Luhut menjelaskan hal yang pertama dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan pengelolaan lahan hutan industri. Salah satunya adalah penyelesaian masalah perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan.

Dia bilang masalah lingkungan yang ditimbulkan perkebunan sawit akan diselesaikan dengan melakukan revitalisasi lahan sesuai Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019 - 2024.

Kedua, pemerintah akan melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan kebakaran akan dilakukan dengan cara rehabilitasi hutan. Luhut memamerkan jumlah kebakaran hutah di Indonesia mengalami penurunan.

"Pada tahun 2020, kebakaran hutan di Indonesia menurun secara signifikan, turun sampai 82 persen dari tahun sebelumnya," tutur Luhut.

Kemudian hal yang ketiga adalah sistem verifikasi legalitas kayu industri di Indonesia. Saat ini Pemerintah telah membuat sistem yang terintegrasi untuk melakukan verifikasi legalitas kayu.

Keempat, pemerintah membuat ruang untuk partisipasi masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan. Salah satunya adalah pembuatan program untuk mengamankan hutan sekaligus menyediakan 12.7 juta hektare lahan hutan sampai 2024 kepada masyarakat lokal.

Luhut juga memamerkan salah satu yang bakal dilakukan Indonesia dalam mengurangi dampak perubahan iklim adalah mengubah pulau Bali menjadi kawasan hijau nol emisi. Menurutnya sudah ada peta jalan era Bali baru, yang menetapkan Bali menjadi kawasan ramah lingkungan di 2045.

"Ketika meluncurkan persiapan G20 2022 di Bali. Presiden telah menetapkan Bali untuk mencapai net zero pada tahun 2045 dan sebagai prototipe untuk masa depan yang berkelanjutan," papar Luhut.

Dalam forum internasional itu Luhut juga ingin Indonesia menjadi contoh dan mengajak seluruh negara untuk bekerja bersama melawan dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan aksi nyata.

Dia berpendapat untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan perlu ada upaya dari negara-negara berkembang untuk memiliki skema keuangan yang inovatif serta teknologi yang memadai.

(hal/eds)