.webp)
Mahendra Siregar dan Darwin Cyril Noerhadi hari ini telah mengikuti rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI.
Ujian ini dilakukan untuk memperebutkan posisi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Wimboh Santoso. Keduanya telah menyampaikan visi misi jika terpilih menjadi ketua OJK. Berikut visi misinya:
Mahendra Siregar
Dia menyampaikan jika Indonesia memiliki potensi untuk memperluas dan memperdalam sektor jasa keuangan karena RI masih lebih rendah dibandingkan negara ASEAN dan negara G20. Mahendra menyebutkan kedalaman sistem perbankan terutama untuk kredit bank di sektor swasta saat ini sebesar 33% dari PDB atau masih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN lainnya yang mencapai di atas 100%. Selain itu, Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara G20 yang mencapai 99% dari PDB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akses kredit bank di sektor perbankan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang mencapai 104% dan dengan negara G20 juga tertinggal 99% dari PDB. Untuk penempatan dana di industri keuangan saja Indonesia baru 40% dari PDB. Di negara-negara ASEAN lainnya itu sudah 113% dari PDB dan negara G20 98% dari PDB," jelas dia.
Kemudian kapitalisasi pasar saham di Indonesia hanya 47% dari PDB jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN maupun negara G20 yang berada di atas 100%.
"Ini menunjukkan bahwa potensinya sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut. "Maka pengawasan terintegrasi menjadi modalitas yang kuat untuk menjalankannya," tambah dia.
Selanjutnya untuk aset perbankan syariah di Indonesia hanya 2% dari total volume perbankan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia yang sudah mencapai 14% dari PDB. Kemudian dibandingkan dengan negara-negara G20 yang tercatat sebesar 29% dari PDB untuk Arab Saudi. Sedangkan aset pendanaan, Indonesia 4%, Malaysia 29%, dan Arab Saudi 36% dari PDB.
Ada enam prioritas yang mesti dilakukan, pertama peningkatan efektivitas kepemimpinan OJK. Kedua, penguatan struktur ke IKNB dan ke Pasar Modal. Ketiga, pelayanan satu pintu. Keempat, peningkatan efektifitas pengawasan pemeriksaan penyidikan dan tindak lanjut. Kelima, kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan regulator dan lembaga lain.
"Keenam, sinergi penuh dengan pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan strategi nasional untuk kepentingan nasional, antara lain pembangunan yang berkelanjutan," jelasnya.
Darwin Cyril Noerhadi di halaman berikutnya.
