Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada dua nama yang menjadi calon anggota dewan komisioner bidang edukasi perlindungan konsumen.
Salah satunya adalah Friderica Widyasari Dewi memaparkan visi dan misi salah satunya adalah menargetkan literasi keuangan nasional bisa naik 3% - 4% per tahun menjadi 62% - 70%.
"Kemudian inklusi keuangan 3% bisa naik per tahun, sehingga 2024 bisa tercapai sesuai yang ditetapkan oleh Presiden. Kemudian di tahun 2027 bisa lebih dari 90%," jelas Friderica di komisi XI DPR, Rabu (6/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Friderica jika ingin mendorong inklusi keuangan dibutuhkan koordinasi dengan industri keuangan non perbankan dan tidak bisa sendiri.
"Perlindungan konsumen bukan pemadam kebakaran ini siklus yang saling berkaitan harusnya embedded di awal harus kerja sama dengan Kepala Eksekutif industri yang lain, tidak mungkin dihadapi di akhir," ujarnya.
Friderica juga menyoroti terkait masalah unit link yang saat ini masih bermasalah, karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pengawas industri sehingga lebih terkoordinasi.
"Misalnya di pengawasan OJK seperti apa karena harus melihat tren ke depannya seperti apa," imbuh dia.
Kemudian salah satu calon anggota dewan komisioner Hariyadi mengungkapkan misinya adalah menjadikan edukasi dan perlindungan konsumen menjadi kontributor utama untuk memberikan literasi dan edukasi yang efektif, transparan.
Sehingga kepentingan para pihak yang berimbang dan akuntabel kepada konsumen ataupun investor jasa keuangan serta dengan tata kelola yang baik.
"Pada akhirnya sektor jasa keuangan menjadi salah satu channel investasi sekaligus pembiayaan bagi lender/borrower domestik ataupun asing yang kredibel serta mendukung Indonesia maju," jelas dia.