Sederet PR Besar Buat Bos Baru OJK, dari Bumiputera Sampai Pinjol

ADVERTISEMENT

Sederet PR Besar Buat Bos Baru OJK, dari Bumiputera Sampai Pinjol

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Senin, 11 Apr 2022 16:15 WIB
Ilustrasi Gedung Djuanda I dan Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Komisi XI DPR telah mengumumkan nama-nama anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhir pekan lalu.

Dengan adanya susunan baru dan mulai menjalankan mandat pada 20 Juli 2022 mendatang banyak harapan agar lembaga superbody ini mampu mengatasi berbagai macam masalah yang terjadi.

Dalam diskusi publik INDEF bertajuk 'Maraknya Tuyul Digital Menyambut Komisioner Baru OJK' Associate INDEF Eko B Supriyanto mengungkapkan OJK didirikan bertujuan untuk melakukan pengawasan yang terintegrasi.

OJK juga diharapkan independen dan mengawasai mikro prudential. Termasuk di dalamnya melindungi perbankan, multifinance, asuransi, dana pensiun, sekuritas sampai pinjaman online.

Dulu, saat kasus penyelewengan BLBI terjadi BI kala itu dinilai tak independen karena bisa diintervensi oleh pemerintah. Tapi kini figur pimpinan OJK yang merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri sebetulnya mempengaruhi kekuasaan politik ketimbang profesionalitas dan background kinerja.

"OJK juga punya fungsi penyeimbang dalam kinerja perbankan dan lain-lain sektor keuangan yang di bawah kewenangan pengawasannya," kata dia dalam diskusi tersebut, dikutip Senin (11/4/2022).

OJK dinilai harus mampu memberi stimulus ketika sektor perbankan dan keuangan lain sedang lesu. Namun hingga kini belum terlihat visi dan misi pengurus OJK yang baru ini.

Menurut Eko, OJK menghadapi tantangan yang besar apalagi di IKNB. Sementara sektor pasar modal dan perbankan OJK bisa dibilang berhasil.

Dia menambahkan hampir semua sektor IKNB bermasalah, contohnya asuransi Bumiputera yang 'hidup segan mati tak mau'. Apalagi ada juga likuidasi asuransi Wana Artha dan multifinance dengan debt collector serta Pinjol.

Kemudian muncul 'tuyul' digital dan menjadi masalah seperti binary option, aset kripto sampai money game. "Pesugihan online, begal digital jenis cybercrime dan rentenir online ini jadi PR besar OJK untuk membenahi, termasuk diskusi soal kewenangan OJK di IKNB," jelas dia.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT