.webp)
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengantongi restu dari Komisi VI DPR untuk penawaran umum terbatas (rights issue) senilai Rp 2,98 triliun pada Semester II 2022.
Hal ini diungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN yang digelar Selasa (7/6/2022). Tak cuma BTN ada 5 BUMN lain yang akan menggelar aksi korporasi tersebut tahun ini.
"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami inisiatif corporate action, antara lain Bank BTN akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 senilai Rp2,98 triliun dari cadangan investasi," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima dalam Raker dengan Menteri BUMN di Jakarta, Kamis (7/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Wacana Merger BTN Syariah ke BSI Tuai Kritik |
Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa BTN membutuhkan tambahan permodalan karena rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) bank spesialis kredit perumahan itu saat ini tergolong kecil dan sulit untuk mendukung pertumbuhan bisnis BTN. Dengan rights issue ini, maka Kementerian BUMN ingin mendorong CAR BTN agar bisa mencapai 19%.
"BTN membutuhkan tambahan modal. PMN Rp 2,98 triliun sudah disetujui. Tambahan modal ini akan dilakukan melalui rights issue di kuartal III atau kuartal IV," kata Kartika.
Sementara, anggota Komisi VI DPR Mufti A. N. Anam, mengatakan sangat mendukung dengan tambahan modal yang diberikan kepada BTN. Hal ini ditujukan agar akses masyarakat terhadap perumahan semakin mudah dan murah sehingga backlog perumahan semakin berkurang.
"Rakyat kita banyak yang sudah mengakses perumahan mudah dan murah melalui BTN. Maka saya sangat setuju dengan PMN BTN. Bahkan kalau BTN minta berapa pun, kalau perlu didukung teman-teman DPR," ujar politisi dari PDIP Ini.
Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan penguatan permodalan terhadap BTN sebagai pemain utama dalam kredit properti harus dilakukan. Tanpa penguatan modal pada tahun ini, maka kinerja BTN tak akan optimal dalam menangkap peluang besar di sektor properti maupun mendukung program pemerintah.
"BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah, khususnya dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan," ujarnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
