Pengusaha Bisa Dipenjara Kalau Nggak Patuh Daftar dan Iuran BP Jamsostek

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 22 Jun 2022 16:14 WIB
Manfaat BP Jamsostek Naik
Foto: Lapor Kpesertaan BP Jamsostek(Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Sanksi keras menanti perusahaan yang tidak patuh mendaftar dan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawannya. Sanksi paling besar adalah jajaran petinggi perusahaan bisa dipidana bila tak patuh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengingatkan bagi perusahaan yang tidak patuh pada aturan jaminan sosial bisa kena sanksi. Mulai dari sanksi administrasi, bahkan hingga pidana.

Sanksi administrasi dimulai dari yang paling rendah berupa teguran tertulis, sanksi denda, hingga sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu atau TMP2T. Sementara sanksi pidananya berupa penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

"Ada beberapa contoh hasil kinerja pengawasan pemeriksaan ada yang sanksi pidana. Ini ada direksi PT KDH divonis penjara karena ada tunggakan iuran Rp 432 juta," kata Anggoro dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (22/6/2022).

Dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga diwajibkan untuk patuh membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan para pekerjanya. Bila terbukti melakukan ketidakpatuhan maka dapat dikenakan sanksi.

Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Anggoro, masih ada sekitar 23.113 perusahaan yang melakukan ketidakpatuhan pada aturan-aturan SJSN.

Modusnya pun beragam, mulai dari perusahaan belum mendaftarkan diri dan pekerjanya padahal masuk ke dalam kategori wajib BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada juga modus ketidakpatuhan berupa perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan milik pekerjanya.

Ada juga perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya saja pada BPJS Ketenagakerjaan, padahal semua pekerja wajib didaftarkan. Ada juga perusahaan yang melaporkan upah pekerjanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Dari jumlah ketidakpatuhan itu, pihaknya sudah merekomendasikan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada 4.242 perusahaan. Sementara itu, untuk sanksi pidana ada sekitar 3 perusahaan.

Simak juga Video: Hati-hati! Nunggak Iuran BPJS Kesehatan Bisa Kena Denda Rp 30 Juta

[Gambas:Video 20detik]



(hal/dna)