BI Genjot Digitalisasi Pembayaran, Luhut: Biaya Transaksi Kembali ke RI

ADVERTISEMENT

BI Genjot Digitalisasi Pembayaran, Luhut: Biaya Transaksi Kembali ke RI

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 29 Agu 2022 11:21 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: KEMENKO MARVES
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pujiannya untuk langkah maju yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dalam melakukan digitalisasi sistem pembayaran. Menurutnya, langkah-langkah maju dari bank sentral perlu dibanggakan.

Hal ini diungkapkan Luhut saat mengucapkan terima kasih kepada BI yang mengembangkan sistem QRIS pada sistem pembayaran Kartu Kredit Pemerintah. Dia menyatakan dengan langkah maju ini data transaksi tetap berada di Indonesia dan tidak bocor ke negara lain. Begitu juga keuntungan dari biaya transaksinya, tak ada sepeserpun yang keluar dari Indonesia.

"Kita boleh berbangga dengan langkah maju yang dilakukan (Bank Indonesia). Karena dengan demikian data transaksi menjadi milik bangsa kita dan biaya transaksi pun kembali ke negeri kita," ungkap Luhut dalam peluncuran Kartu Kredit Pemerintah yang disiarkan virtual, Senin (29/8/2022).

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo sempat memaparkan beberapa pengembangan teknologi yang dilakukan pada sistem pembayaran digital di Indonesia. Paling pertama adalah, BI sudah meluncurkan QR Indonesia Standard alias QRIS.

QRIS merupakan sistem pembayaran dengan bentuk barcode. Masyarakat hanya perlu melakukan scan untuk melakukan pembayaran. Saat ini QRIS sudah banyak digunakan untuk transaksi jual beli di Indonesia, banyak UMKM pun menggunakan QRIS sebagai sarana pembayaran.

"QRIS sudah kami luncurkan sejak 17 Agustus 2019. Ini jadi satu-satunya standar yang berlaku di Indonesia. Maka itu kenapa tadi 20,3 juta merchant, 90% adalah UMKM. Saat ini penggunanya 22,2 juta di Indonesia," ungkap Perry dalam acara yang sama.

Kemudian di 2021 kemarin, Perry membeberkan, pihaknya juga melakukan dua pengembangan besar pada sistem pembayaran digital. Hal ini dimulai dengan peluncuran standar pembayaran SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran). Hal ini membuat semua layanan jasa sistem pembayaran akan terintegrasi.

Setelah meluncurkan SNAP, pada akhir 2021 pihak Perry kembali membuat gebrakan. BI meluncurkan layanan BI Fast Payment, yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran non stop 24 jam. Sistem ini membuat biaya transaksi bank maksimal hanya Rp 2.500.

"BI Fast ini interkoneksi dan layanan infrastruktur sistem pembayaran yang tak pernah berhenti 24/7. Transaksi akan langsung selesai seketika dan biayanya murah, maksimum hanya Rp 2.500 per transaksi," papar Perry.

"Sekarang sudah ada 77 peserta dan 85% pembayaran ritel sudah dilakukan," ungkapnya.

(hal/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT