Bank KB Bukopin mendapatkan suntikan dana segar sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,41 triliun dari International Finance Corporation (IFC) World Bank. Kesepakatan pinjaman luar negeri tersebut juga mencakup penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta di Indonesia.
Obligasi sosial akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 dan pembiayaan di segmen sosial seperti UMKM, perumahan yang terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kegiatan Event Agreement Signing Ceremony di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, pemerintah mendukung kerja sama Bank KB Bukopin dengan IFC World Bank untuk penerbitan obligasi sosial guna membuka potensi investasi di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kerjasama ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia," kata Menko Airlangga dalam keterangannya, ditulis Rabu (21/9/2022).
Bank KB Bukopin juga akan melakukan beberapa langkah setelah mendapat fasilitas pinjaman dari IFC, yaitu senantiasa menyalurkan kredit ke tiga sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pasca Covid-19.
Adapun tiga sektor tersebut ialah: Sektor Ritel untuk pembiayaan rumah terjangkau; Sektor UKM untuk UMKM dan usaha yang dimiliki perempuan; dan sektor komersial yang mencakup kesehatan, pendidikan, infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terrestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi di perkotaan.
Demi menjaga obligasi sosial ini sampai pada pihak atau sektor-sektor terkait, KB Bukopin membentuk tim khusus yang mengawasi distribusi dana, agar diterima pada sektor yang telah ditentukan.
"Kami mencatat bahwa penerbitan social bond oleh KB Bukopin ini adalah yang pertama bagi bank swasta di Indoensia. Pemerintah tentunya sangat mengapresiasi skema yang dilakukan oleh KB Bukopin dengan IFC yang mendedikasikan pendanaan insentif sosial yang berfokus pada ketahan dan social ekonomi akibat pandemi Covid-19," ujar Deni Ridwan selaku Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
"Belajar dari penerbitan SDGs Bond dan Global Green Sukuk, ada peran penting di sini adalah menemukan partner yang tepat. Kami melihat pada program ini, sebagai stepping stone bagi KB Bukopin untuk mengembangkan instrument obligasi," sambung dia.