.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada direksi BPJS Ketenagakerjaan agar hati-hati mengelola dana peserta. Hal itu disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.
"Bapak Presiden tadi titip dana yang besar ini dikelola dengan sangat baik dan hati-hati," ujar Anggoro dalam keterangan tertulis, Jumat (7/10/2022).
Anggoro mengatakan, dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 607 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 89% diinvestasikan ke goverment related investment, dengan 65% di antaranya ada di Surat Berharga Negara (SBN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu saja untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa aman dan saat dibutuhkan nantinya tetap ada dananya," ungkapnya.
Direksi BPJS Ketenagakerjaan juga melaporkan kinerja yang dicapai selama 19 bulan sejak dilantik pada 22 Februari 2021 lalu. Salah satunya ialah meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 28 juta peserta menjadi 35 juta peserta.
"Kami menargetkan dalam 5 tahun tumbuh 2 kali lipat menjadi 70 juta," ucap Anggoro.
Selain itu, Anggoro juga menyampaikan saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan digitalisasi layanan melalui Jamsostek Mobile dalam rangka memberikan kecepatan layanan dan meningkatkan kepuasan peserta.
"Untuk layanan yang juga menjadi concern Bapak Presiden, layanan yang baik bagi para pekerja, kami menyampaikan bahwa kami telah melaksanakan digitalisasi dalam layanan sehingga kalau dulu peserta itu klaim butuh waktu 10-15 hari, saat ini klaim hanya 15 menit bisa klaim dengan Jamsostek Mobile," ujar Anggoro.
Terakhir, direksi juga menyampaikan perkembangan data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Menurut Anggoro, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah mengirimkan data penerima BSU hingga tahap 4, sedangkan tahap 5 akan segera dikirimkan dalam waktu dekat.
"Totalnya 14 juta data BSU kita kirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk divalidasi," terangnya.
(acd/das)
