Dana Pemda Nganggur di Bank Makin Menggunung, Kini Tembus Rp 278 T!

ADVERTISEMENT

Dana Pemda Nganggur di Bank Makin Menggunung, Kini Tembus Rp 278 T!

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 24 Nov 2022 14:46 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi Tumpukan Uang/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp 278,73 triliun per Oktober 2022. Dana pemda yang mengendap di bank naik Rp 54,89 triliun atau 24,52% dari bulan sebelumnya.

Sri Mulyani berharap pemerintah daerah bisa mengakselerasi belanjanya lebih cepat dan fokus di sisa tahun ini supaya dampaknya ke masyarakat dan ke ekonomi bisa dirasakan.

"Kita harapkan pemerintah daerah bisa terus mendorong terutama pada saat tren ekonominya sudah mulai agak mengalami penurunan, APBD dengan dana Rp 278,73 triliun di perbankan diharapkan bisa jadi faktor untuk mendorong pemulihan ekonomi lebih kuat lagi terutama pada kuartal terakhir ini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (24/11/2022).

Berdasarkan wilayah, per Oktober 2022 nominal saldo tertinggi berada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.

Sampai Oktober 2022, realisasi belanja APBD mencapai Rp 732,89 triliun atau 61,2% dari pagu yang mencapai Rp 1.196,83 triliun. Capaian itu tumbuh 3,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jika dirinci, belanja dari sisi pegawai tumbuh sedikit 0,2% atau mencapai Rp 289,73 triliun karena pertumbuhan tambahan penghasilan PNSD dan pertumbuhan belanja gaji kepala daerah/wakil kepada daerah. Lalu belanja barang dan jasa naik 7,7% atau mencapai Rp 198,91 triliun karena kenaikan belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, dan belanja barang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Kemudian belanja modal juga naik 19,5% atau mencapai Rp 80,88 triliun karena pertumbuhan belanja modal pengadaan instalasi, alat peraga, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, belanja alat besar, alat laboratorium, komputer, alat pertanian, serta belanja modal jalan, jembatan dan jaringan. Terakhir belanja lainnya turun 1,9% atau mencapai Rp 163,37 triliun.

Secara fungsi, yang mengalami kenaikan adalah belanja di bidang ekonomi yakni 13,7% atau mencapai Rp 86,06 triliun hingga Oktober 2022. Lalu belanja kesehatan naik mencapai Rp 121,82 triliun dan belanja perlindungan sosial turun 0,1% atau mencapai Rp 13,27 triliun.

(aid/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT