Sri Mulyani Beberkan soal Berbagi Beban Pemerintah dengan BI

ADVERTISEMENT

Sri Mulyani Beberkan soal Berbagi Beban Pemerintah dengan BI

Achmad Dwi Afriyadi, Shafira Cendra Arini - detikFinance
Kamis, 08 Des 2022 22:14 WIB
Pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk melanjutkan rapat kerja (raker) mengenai pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2019. Pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bakal berbagi beban atau burden sharing dalam kondisi krisis. Hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau Omnibus Law Keuangan.

Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal itu tidak akan menimbulkan moral hazard. Sebab, defisini krisis sendiri harus dideklarasikan.

"Kan definisi dari krisis nanti kan harus dideklarasikan. Jadi kalau terjadinya krisis, jadi ini tidak akan menimbulkan moral hazard, setiap kali pemerintah nanti ada defisit terus minta burden sharing, nggak seperti itu," ujar Sri Mulyani usai rapat di Gedung DPR, Kamis (8/12/2022).

Hal itu sebagaimana pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Dia mengatakan, krisis sendiri diumumkan oleh presiden.

"Seperti kita lihat dalam UU Nomor 2 atau Perpu Nomor 1, defisini dari krisis kan dideklarasikan oleh presiden. Sama kan waktu kita menghadapi pandemi, kan bukan Menteri Keuangan yang bilang 'Oh ini krisis' terus langsung minta supaya BI mendanai," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani ada protokol yang ketat dan indikator yang kredibel. Sehingga, kata dia, ketika terjadi krisis instrumen fiskal dan moneter saling menguatkan.

"Jadi kalau memang ini adalah kriterianya crisis. Krisis yang extraordinary yang luar biasa, di mana memang dalam situasi yang sangat tidak biasa itu, ya kita harus melihat instrumen fiskal dan moneter saling untuk menguatkan," ujarnya.

Dengan ketentuan tersebut, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tak lagi mengeluarkan semacam Perpu ketika menghadapi krisis.

"Jadi ini tidak dalam rangka untuk menciptakan kemungkinan moral hazard tapi supaya kalau sampai terjadi krisis kita nggak perlu harus mengeluarkan semacam Perpu tapi mekanisme ini bisa kemudian terbangun tapi juga tetap hati-hari dan prudent. Sehingga, tidak menimbulkan tadi abuse, atau penyalahgunaan dan moral hazard," jelasnya.

(acd/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT