.webp)
Hari ini calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI.
Dia memaparkan visi misi di depan anggota Komisi XI. Visi yang diusung Filianingsih adalah Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Berdayatahan, Progresif dan Inklusif.
"Melalui strategi akselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital yang efektif dan sinergis untuk kebangkitan Indonesia," ujar dia di Komisi XI DPR, Senin (13/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Filianingsih menambahkan, ada strategi pokok yang akan dilakukan mulai dari mengawal stabilitas moneter, memastikan dukungan pembiayaan yang memadai dan ketiga mengimplementasikan langkah transformasi ekonomi keuangan digital.
"Stabilitas moneter melalui apa pengendalian inflasi sesuai sasaran, nilai tukar yang stabil untuk ekonomi yang berdaya tahan. Dari sisi moneter, kebijakan suku bunga yang pro stabilitas perlu dipertahankan. Lalu dari sisi nilai tukar, pasokan devisa pengelolaan kewajiban valas terus diperkuat," ujarnya.
Selanjutnya pengayaan instrumen operasi moneter valas juga dilakukan termasuk juga term deposit valas untuk devisa hasil ekspor. ini merupakan program besar, saat ini dan ini bisa dilakukan sesuai mekanisme pasar dan juga perluasan instrumen hedging termasuk swap hedging syariah, yang perlu diperkuat dan diadakan.
Lalu ada juga pengelolaan surat berharga negara di pasar sekunder akan dilanjutkan ini untuk mendorong aliran masuk modal asing.
Kemudian untuk koordinasi pengendalian inflasi akan dimantapkan melalui optimalisasi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, penguatan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan kolaborasi dengan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Sedangkan strategi kedua, dia memastikan dukungan pembiayaan yang memadai dan inklusi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Intermediasi perbankan akan didorong pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan juga ekonomi hijau untuk mendukung perluasan inklusi dan keuangan yang berkelanjutan.
"Kondisi likuiditas ini juga perlu menjadi perhatian jadi harus dijaga cukup longgar untuk memastikan bahwa intermediasi perbankan melalui LTV konvensional melalui FTV Syariah untuk kredit dan pembiayaan properti, uang muka kredit dan kendaraan bermotor, juga penguatan efektivitas dari rasio intermediasi makroprudensial," imbuh dia.
Untuk strategi yang ketiga ini untuk mengimplementasikan langkah nyata akselerasi transformasi ekonomi keuangan digital untuk mengawal momentum yang terjadi. Jangan sampai lepas yaitu mengawal momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi melalui perluasan digitalisasi sistem pembayaran.
"Ini dimaksudkan untuk mendorong integrasi ekonomi keuangan digital baik konvensional maupun Syariah serta pembiayaan ekonomi untuk itu nantinya blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 ini akan kami perkuat melalui tujuh agenda prioritas," jelasnya.A
(kil/zlf)
