Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo meresmikan kartu kredit pemerintah di akhir Agustus 2022 yang lalu. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan program itu baru bisa dilakukan per Januari 2023.
"Kementerian Lembaga pemerintah daerah dan BUMN agar menggunakan kartu kredit pemerintah domestik pada Januari 2023," kata Luhut.
Menurutnya kartu kredit pemerintah menjadi salah satu dari 6 program strategis pemerintah untuk mendorong Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk belanja produk dalam negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lima program strategis lainnya adalah pertama, digitalisasi sistem belanja pemerintah. Kedua, penandatanganan pengadaan kontrak laptop buatan dalam negeri untuk digunakan pemerintah. Ketiga, penyusunan strategi internal masing-masing Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk kurangi impor.
Keempat, pembekuan produk impor yang sudah bisa dibuat di dalam negeri. Kelima, pembentukan platform pengadaan nasional terintegrasi.
(kil/hns)