Mendorong Konsolidasi Bank Syariah Melalui Spin-off UUS

Walaupun pertumbuhan sektor perbankan syariah Indonesia mencapai 15% setahun dalam beberapa tahun terakhir, namun pangsa pasarnya masih di bawah 10%. Tepatnya total pangsa pasar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah baru mencapai 7,08% dari total sektor perbankan berdasarkan data tahun 2022.

Pangsa pasar ini cukup rendah bila dibandingkan dengan porsi bank syariah di negara yang penganut agama Islam mayoritas. Seperti diketahui di Malaysia sudah mencapai di atas 34%. Bahkan menurut Fitch Rating, pertumbuhan pembiayaan syariah di Malaysia akan terus mengungguli bank konvensional.

Hal ini terjadi karena ekosistem keuangan syariah yang mendukung dan peralihan Malaysia menuju layanan keuangan yang sesuai Syariah sebagai keputusan politik. Malaysia saat ini memiliki pasar perbankan syariah terbesar ketiga di dunia, dengan pembiayaan syariah mencapai sekitar 41% dari total pinjaman sistem perbankan di sana.

Pengembangan Perbankan Syariah memiliki tujuan ganda yaitu untuk mendorong inklusi keuangan syariah masyarakat. Dengan mengembangkan perbankan syariah diharapkan akan meningkatkan akses masyarakat baik untuk tabungan maupun untuk pembiayaan.

Seperti diketahui, saat ini kemampuan bank syariah untuk melayani kebutuhan layanan keuangan syariah secara menyeluruh di Indonesia belum dapat dilakukan. Ini karena keterbatasan jumlah bank syariah dan unit layanan yang bisa melayani di daerah-daerah khususnya di mana kegiatan ekonomi muslim berada.

Sebagai negara dengan umat muslim terbanyak, tentu saja secara politis perlu untuk menjadikan Bank Syariah sebagai soko guru perbankan dan ekonomi nasional.

Dalam rangka mempercepat perkembangan dan peran perbankan syariah, OJK sebagai otoritas perbankan mencoba melakukan pendekatan yang sedikit beda dalam menambah jumlah bank syariah di Indonesia.

POJK UUS ini memberi ruang bagi terciptanya bank syariah baru karena bank umum konvensional yang memiliki UUS di mana nominal kegiatan bisnis syariah atau memiliki porsi atau share asetnya sudah lebih dari 50% maka wajib melakukan spin-off menjadi Bank Syariah terpisah.

Demikian juga bagi UUS yang sudah memiliki aset di atas Rp 50 triliun juga wajib melakukan spin-off menjadi Bank Syariah terpisah. Untuk mencegah bank menunda-nunda', OJK menetapkan bahwa paling lama dua tahun setelah tercapainya dua kriteria di atas maka ketentuan ini wajib dijalankan.

Selain dari sisi suplai, pengembangan perbankan syariah harus mengedepankan sisi permintaan di mana aspek konsumen harus diperhatikan. Kurang dominannya pasar perbankan syariah mengindikasikan bahwa minat masyarakat menggunakan bank syariah relatif kurang dibandingkan dengan bank konvensional.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih rendah hanya mencapai 9,14%. Sementara untuk indeks inklusi keuangan syariah mencapai 12,12%.

Artinya dibandingkan dengan literasi keuangan secara umum yang mencapai 85,10%, ada pekerjaan besar untuk menaikkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui edukasi dan kampanye yang masif. Berdasarkan riset ADB Institute, literasi keuangan merupakan faktor intrinsik yang mempengaruhi dan memotivasi masyarakat untuk mencari informasi dan bertindak berdasarkan apa yang mereka ketahui.

Saat ini telah terbentuk mitra strategi di daerah untuk pengembangan ekonomi syariah di Daerah. Komite Daerah Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang merupakan organisasi di bawah Pemerintahan Propinsi / Gubernur yang bertugas melakukan koordinasi bagaimana melakukan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah di daerah.

Saat ini sudah terbentuk 26 KDEKS di seluruh Indonesia. Dengan tambahan Mitra strategis ini maka diharapkan sinkronisasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, KNEKS dan KDEKS dapat mempercepat Pengembangan ekonomi syariah umumnya dan Perbankan Syariah khususnya di Indonesia untuk kemaslahatan masyarakat.

Abdul Mongid
Gurubesar UHW Perbanas
Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Jawa Timur