Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pemerintah belum mengumumkan tanggal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
Abdullah menjelaskan keputusan diambil agar pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait bisa menghitung kebutuhan formasi CASN terlebih dahulu. Hal itu juga dilakukan agar usulan terkait Calon Pegawai Negeri Sipil dan (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak hanya dari pemerintah pusat.
"Ini kita umumin dulu segini, nah, nanti pemda daerah mana usulan mu? Ini lho, kita siapin ada formasi PPPK sama ada CPNS fresh graduate. Contoh, oh, ternyata dari PPPK nya tidak ada talenta digital, nah, silahkan ngusulin," ucapnya di kantor Kemenpan RB, Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (8/1/2023).
Setelah formasi diumumkan, mantan Menteri Bupati Banyuwangi itu menjelaskan bahwa pihaknya akan bersurat dengan Kementerian Keuangan mengenai jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam CASN.
Nantinya, dengan regulasi yang berlaku, Kemenpan RB kemudian mengecek lagi formasi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga. Ia menjelaskan kebutuhan formasi CASN akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga.
"Jadi ini kita dorong (usulan) daerah dan pusat, jangan semua (usulan CASN) di dorong di pusat, datanya seperti apa? Bukan di Kemenpan RB, data guru dan lainnya, semisal, dari Kemendikbudristek, kesehatan di kementerian kesehatan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemerintah akan membuka formasi untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 sebanyak 2,3 juta posisi. Jumlah itu terdiri dari lowongan untuk fresh graduate 690 ribu posisi dan lowongan untuk PPPK 1,6 juta posisi.
Saat mengumumkan formasi CASN 2024, Jokowi mengatakan tahun ini pemerintah mengincar talenta-talenta muda digital untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
"Menghadapi disrupsi teknologi yang pesat pemerintah membutuhkan pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah," beber Jokowi dalam keterangan pers video, Jumat (5/1/2024).
Adapun berdasarkan catatan detikcom pada Kamis (4/1), Abdullah juga mengungkap bahwa seleksi kemungkinan besar akan dibuka pada Maret-April 2024.
"Bulan ini kan tidak otomatis langsung direkrut. Kan ada proses pengumuman, proses A, B, C, D. Bisa jadi Maret atau April baru (dibuka seleksi)," ujarnya.
(rrd/rir)