Akhir 2023, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.350 T

Akhir 2023, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.350 T

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Kamis, 15 Feb 2024 11:15 WIB
Ilustrasi Uang
Ilustrasi uang - Foto: detikcom
Jakarta -

Bank Indonesia (BI) mencatatkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) RI pada kuartal IV 2023 mencapai US$ 407,1 miliar atau setara Rp 6.350 triliun (kurs Rp 15.600), tumbuh 2,7% (year-on-year/yoy). Angka ini juga naik dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya yang tumbuh 0,02% (yoy).

Asisten Gubernur/Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, peningkatan tersebut terutama bersumber dari transaksi ULN sektor publik. Selain itu, kondisi ini juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk Rupiah.

"ULN pemerintah tetap terkendali serta dikelola secara terukur dan akuntabel," kata Erwin, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (15/2/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal IV 2023 sebesar US$ 196,6 miliar atau tumbuh 5,4% (yoy), meningkat dari pertumbuhan 3,3% (yoy) pada kuartal sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.

Erwin menambahkan, kenaikan ULN ini juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

ADVERTISEMENT

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.

Adapun dukungan pembiayaan itu mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,7% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%), Jasa Pendidikan (16,6%), Konstruksi (14,1%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah," ujarnya.

Sedangkan untuk ULN swasta, pada akhir kuartal IV 2023 tercatat sebesar US$ 197 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal III 2023 sebesar 3,5% (yoy).

Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4% dan 1,8%.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,7% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,7%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6% dari total ULN," pungkasnya.

(shc/kil)

Hide Ads