.webp)
Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) banjir protes dari masyarakat. Terkait ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga menjabat Ketua Komite BP Tapera mengaku menyesal.
"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul," katanya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Menurut Basuki, saat ini pemerintah sudah memiliki program untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang digelontorkan untuk program tersebut mencapai Rp 105 triliun dari APBN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun," sambung dia.
Pada kesempatan itu, Basuki menyebut program tersebut tidak perlu juga diburu-buru. Ia menjelaskan awalnya pemerintah sudah menyusun aturan soal Tapera sejak tahun 2016. Lalu ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur hingga 2027.
"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Buk Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah, sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," jelas Basuki.
Oleh karena itu, saat DPR hingga MPR mengusulkan Tapera diundur, basuki mengiyakan. Menurutnya program tersebut harus melihat kesiapan masyarakat.
"Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, ketua MPR untuk diundur, menurut saya saya sudah kontak dengan Buk Menteri Keuangan juga kita akan itu," pungkasnya.
(ily/rrd)
