Bisnis KPR Turun, Laba BTN 2006 Terpangkas

Jakarta - Lesunya bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tahun 2006 membuat Bank Tabungan Negara (BTN) tidak bisa maksimal mencetak laba bersih.BTN mencatat laba setelah pajak tahun 2006 yang belum diaudit sebesar Rp 355 miliar, turun 18,76 persen dibandingkan tahun 2005 yang sebesar Rp 437 miliar."Bisnis KPR menurun akibat kenaikan harga BBM di akhir tahun 2005. Hal ini berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat," ujar Dirut BTN, Kodradi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/2/2007).Sementara pendapatan bunga bersih tahun 2006 sebesar Rp 1,4 triliun, naik 8,78 persen dibanding 2005 yang sebesar Rp 1,3 triliun.Total kredit di tahun 2006 sebesar Rp 18,08 triliun, naik dibandingkan tahun 2005 Rp 15,3 triliun.Dari total kredit tersebut, sebesar 92,3 persen disalurkan ke kredit skala kecil dengan maksimum pinjaman Rp 500 juta. Sedangkan penyaluran kredit skala besar 2,9 persen dengan maksimum pinjaman Rp 25 miliar.Dana pihak ketiga tahun 2006 sebesar Rp 21,59 triliun, naik dibanding tahun 2005 yang sebesar Rp 19,4 triliun. DPK tersebar di giro Rp 1,1 triliun, tabungan Rp 6 triliun dan deposito Rp 12,7 triliun.Rasio kredit terhadap dana (LDR) naik dari 78,93 persen di tahun 2005 menjadi 83,75 persen di tahun 2006."Disini dapat dilihat intermediasi BTN lumayan, karena rata-rata LDR nasional 60 persen," kata Kodradi.Dana SBI BTN tahun 2006 juga turun dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,5 triliun, karena semua dana digunakan untuk kredit.Rasio kecukupan modal (CAR) tahun 2006 sebesar 17,82 persen naik dari tahun 2005 sebesar 16,6 persen. Rasio kredit macet (NPL) gross tahun 2006 sebesar 3,74 persen turun dari 2005 yang sebesar 4,04 persen, dan NPL nett naik dari 1,18 persen menjadi 1,6 persen.Total aset BTN tahun 2006 mencapai Rp 32,5 triliun naik dari tahun 2005 sebesar Rp 29,083 triliun.Untuk kredit rumah sederhana (RSH) tahun 2006 tidak sesuai dengan target yang sebesar 100 ribu unit. Realisasi RSH di tahun 2006 sebesar 83.468 unit. Namun dari segi biaya lebih tinggi dari realisasi yaitu dari Rp 2,4 triliun yang direncanakan menjadi Rp 2,7 triliun. "Halangannya adalah kenaikan BBM lagi," tukas Kodradi. (ir/qom)