BTN Buka Suara soal Program 3 Juta Rumah Prabowo

BTN Buka Suara soal Program 3 Juta Rumah Prabowo

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Kamis, 03 Okt 2024 15:05 WIB
Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu (kanan), dan Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo (kiri) menunjukkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai pemegang rekening KSEI di Jakarta, Selasa (27/12). Bank BTN memperluas bisnis di jasa Kustodian dengan menargetkan dana kelolaan dana dari nasabah institusi yang menggunakan jasa Kustodian sekitar Rp12 triliun pada tahun pertama. Dengan menyandang status sebagai Kustodian akan melengkapi layanan BTN bagi nasabah yang akan melakukan investasi di pasar modal dan menunjukkan komitmen Bank BTN dalam mengembangkan pasar modal Indonesia.
Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu - Foto: dok. KSEI
Jakarta -

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana menjalankan program 3 juta rumah per tahun. Agenda tersebut berpotensi kembali menempatkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dalam posisi penting.

Adapun BTN pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat posisi sebagai bank himbara dengan porsi paling besar untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya menyambut baik inisiasi program 3 juta rumah tersebut. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita sih senang banget ya, karena bisnisnya bisa bertambah. Dan yang kedua, tugas kita memang bantu menyalurkannya, jadi ya market-nya besar gitu. Kalau dari sisi bank sih oke-oke saja," kata Nixon, ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Di sisi lain, Nixon memberikan sejumlah catatan penting untuk implementasinya ke depan. Salah satu hal yang mesti diperhatikan menurutnya ialah dari sisi suplai rumah.

ADVERTISEMENT

"Mengerahkan pembangunan 3 juta rumah itu, sisi supply-nya mesti benar-benar diatur dengan baik. Jangan sampai nanti, ketemu developer, ternyata developer fiktif, kayak gitu-gitu," ujarnya.

Selain itu, sering juga terjadi kasus di mana sertifikat rumah tak kunjung terbit. Menurunnya, mengatur suplai harus dilakukan dengan sangat hati-hati, apalagi mengingat volume hunian yang akan bertambah.

Pemerintah sendiri juga disebut-sebut akan memisahkan bagian perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mengingat akan semakin banyak kementerian/Lembaga (KL) ke depan, Nixon mengingatkan agar koordinasi yang terjalin juga perlu ditingkatkan.

"Katakanlah PUPR, kemudian pertanahan, Pemda, untuk membantu sisi supply-nya ini, benar-benar bisa deliver 3 juta rumah. Kalau ditanya, saya yakin nggak (terwujud), saya jawabnya yakin. Cuma ya itu tadi, jadi kisi-kisinya mesti dijaga saja, poin-poin atau titik-titik rawan supaya program ini tetap harus bisa jalan," kata dia

(shc/kil)

Hide Ads