.webp)
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyinggung perihal beban utang atau burden sharing dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI. Burden sharing ini disinggung dalam pembahasan anggaran operasional dan kebijakan Bank Indonesia.
Mulanya, Perry mengatakan bahwa persetujuan anggaran operasional dan kebijakan diperlukan agar pihaknya dapat melakukan berbagai tugasnya dalam hal kebijakan fiskal dan moneter.
"Kami melakukan operasi moneter di dalamnya juga ada implikasi burden sharing yang memang dulu disetujui oleh Komisi XI 7 Juli 2021-2022, di situ ada kontribusinya kemarin," kata Perry dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (20/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait utang burden sharing menurutnya juga telah dipertanyakan oleh Komisi XI DPR kepada pemerintah dan Bank Indonesia.
"Di dalam pembahasan Ibu Menteri Keuangan kemarin juga Komisi XI menanyakan bagaimana kelanjutan dari burden sharing. Tahun depan gimana, utang yang jatuh tempo gimana? Salah satunya adalah kepada BI," terangnya.
Seperti diketahui, pemerintah memiliki utang jatuh tempo kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 triliun pada 2025. Utang tersebut dihasilkan dari burden sharing bersama BI kala COVID-19 lalu.
Kewajiban itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip Selasa (29/10/2024).
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat surat berharga negara (SBN) berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun. Nah jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.
"Jauh tempo SUN seri VR tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun," tulis laporan tersebut.
Pembayaran utang jauh tempo pemerintah kepada BI akan meningkat pada 2026 dan 2027 masing-masing Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 akan sebesar Rp 152,06 triliun dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.
Simak juga video: Rapat Dewan Gubernur Menegaskan BI-Rate Stabil di 6,00%
