Prabowo Pangkas Anggaran, Penerima Bantuan Iuran BPJS Terdampak?

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara soal dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap BPJS Kesehatan maupun ke peserta. Ali menilai kebijakan pemerintah tidak akan berdampak pada lembaga yang dipimpinnya.

Pasalnya BPJS Kesehatan mendapatkan dana dari masyarakat, bukan anggaran negara. Meskipun untuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) memang dibantu oleh APBN.

"BPJS kan bukan anggaran, BPJS itu uangnya dari masyarakat. Memang mungkin yang dimaksud adalah masyarakat yang masuk PBI. PBI itu penerima bantuan iuran, iuran-nya dibantu oleh APBN," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Ia menyebut meski ada efisiensi program PBI yang dijalankan tidak akan terganggu. BPJS Kesehatan mencatat jumlah PBI hingga saat ini mencapai 96,8 juta orang.

"PBI tetap sama PBI tetap sampai sekarang PBI masih dibayar 96,8 juta orang. Per orang dihitung Rp 42 ribu, dikalikan kurang lebih Rp 48-49 triliun," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang ditekan pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.