.webp)
Tiga orang pejabat aktif Bank Indonesia (BI) resmi ditunjuk sebagai komisaris sejumlah bank BUMN atau himbara. Hal ini berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) masing-masing perusahaan.
Ketiga sosok tersebut antara lain Edi Susianto, Donny Hutabarat, dan Ida Nuryanti. Adapun Edi Susianto sendiri merupakan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI. Ia resmi ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada RUPST Senin (24/3/2025).
Selanjutnya Donny Hutabarat yang merupakan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI. Ia ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan pada RUPST hari ini, Rabu (26/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu terakhir, ada Ida Nuryanti yang merupakan Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI. Ia resmi ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada RUPST hari ini, Rabu (26/3/2025).
Baca juga: Dua Direksi Diboyong ke BRI, Ini Respons BSI |
Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, Posisi komisaris bank himbara yang diisi oleh struktur aktif Bank Indonesia jelas bertentangan dengan regulasi BI.
"Penempatan penugasan di luar BI dalam aturan PDG 22/2020 tentang Penugasan Eksternal Bank Indonesia tidak memasukkan lembaga jasa keuangan BUMN," ujar Bhima, kepada detikcom, Rabu (26/3/2025).
Hal ini tercantum dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Nomor 22/ 12 /PDG/2020 tentang Penugasan Eksternal Bank Indonesia. Beberapa lembaga yang diperbolehkan sebagai lembaga penugasan antara lain seperti OJK, LPS, Asian Development Bank (ADB), hingga Bank of International Settlements (BIS).
"Kalau jadi komisaris Bank BUMN, artinya derajat BI sebagai lembaga otoritas moneter melemah. Jelas ada risiko conflict of interest karena BI sebagai wasit kenapa sekarang jadi pemain? Selain itu BI juga makin turun independensinya," katanya.
(shc/rrd)
