Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Rp 200 triliun dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) akan diguyur ke perbankan.
Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengharapkan dana tersebut bisa dialirkan ke sektor produktif. Hal ini agar sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kembali bergeliat dan perekonomian nasional bisa tumbuh.
Akbar menjelaskan dana Rp 200 triliun yang diguyur ke perbankan menjadi afirmasi Pemerintah untuk UMKM. Yakni, penghapusan UMKM dari daftar kredit macet di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). "Kewajiban UMKM tidak dihapus. Namun, tetap dapat menikmati restrukturisasi atau kredit baru non konsumtif," kata dia dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).
Dia juga menyarankan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan. Misalnya, dana Rp 200 triliun diperuntukan untuk pembiayaan di sektor produktif, khususnya ke sektor UMKM.
"Jangan sampai bank dapat uang itu untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) ataupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Itu jelas kontraproduktif. Sama saja bohong upaya yang dilakukan Pak Menkeu," ujar Akbar.
Selain itu, Pemerintah bisa menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8-9 persen untuk memberi ruang konsumsi bagi masyarakat. Juga memperpanjang tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% bagi UMKM yang akan berakhir akhir tahun ini.
Kata Akbar, langkah ini untuk menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang patuh aturan. "Semangat Menkeu yang baru sudah jelas. Beliau juga pasti paham pengusaha UMKM telah terdampak pengetatan fiskal," jelas dia.
Akbar mengapresiasi langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani dengan Purbaya. "Pak Presiden merespons cepat kondisi sosial ekonomi saat ini dengan merombak kabinetnya," ujar Akbar.
Menurutnya, Purbaya memiliki rekam jejak yang tidak kalah mentereng dengan Sri Mulyani. Langkah yang diambil mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sangat terukur, khususnya yang ingin mengambil uang Pemerintah di Bank Indonesia (BI) dan mengguyur ke sistem perekonomian melalui perbankan.
Kata Akbar, pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2025 yang mencapai 5,12% sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Salah satunya, dengan mendorong daya beli agar lebih maksimal.
"Ketika daya beli turun, perputaran uang otomatis melambat. Kondisi ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Terlebih, saat ini masyarakat selektif menggunakan uangnya," ungkap Akbar.
Perlu diingat juga bahwa pelemahan daya beli masyarakat berimbas langsung dengan keberlangsungan UMKM. Sehingga, banyak perlu dilakukan Purbaya untuk kembali membuat ekonomi riil bergairah.
Menurut Akbar, Pemerintah memiliki dua pilihan. Pertama, memaksa memungut pajak secara tinggi, tetapi sektor swasta tercekik, dan berujung gulung tikar. Kedua, melonggarkan pajak, tetapi sektor riil tetap bergairah.
Akbar mengingatkan bahwa UMKM masih menjadi pahlawan bagi ekonomi nasional. Kontribusinya yang lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap mayoritas penduduk Indonesia, tidak bisa dipandang sebelah mata.
(kil/kil)