.webp)
Pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana tersebut disalurkan untuk memperkuat likuiditas perbankan dengan harapan kredit produktif bisa disalurkan hingga menggairahkan sektor usaha dan ekonomi.
Dana yang cukup besar itu disebut-sebut telah membuat Direktur Utama dari Bank BUMN pusing. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Kamu ngomong ke dirut bank deh, dia udah pusing dikasih duit banyak nih. Tahu nggak waktu saya mau salurin Rp 200 triliun banknya bilang apa? 'Saya hanya sanggup serap Rp 7 triliun', saya bilang, 'enak aja, kasih sana semua'. Biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun lima bank umum yang telah diguyur uang negara sebesar Rp 200 triliun, terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Purbaya mengatakan dana tersebut akan tetap ditempatkan di perbankan, intinya untuk menggerakan perekonomian.
"Pada dasarnya seperti naruh uang di bank suka-suka sampai kapan muter di situ supaya muter di pereknonomian, biar dirut banknya yang mikir. Kalau ditambah. Nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja pusing," tuturnya.
Untuk penggunaan atau penyaluran dana tersebut, Purbaya sebenarnya akan membebaskan perbankan. Namun, pemerintah mengakui akan ada kebingungan dari pihak perbankan, maka akan dibuatkan panduan.
"Untuk alokasi, niat saya adalah suka-suka banknya tapi kalau bank-nya bingung, nanti ada guidence dia bisa manfaatkan uang itu untuk memanfaatkan program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution," terangnya.
Saat ini, salah satu program yang dapat dimanfaatkan perbankan dalam menyalurkan dana tersebut, untuk pembiayaan atau kredit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Jika dana tersebut disalurkan perbankan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka pemerintah hanya memberikan bunga perbankan sebesar 2%.
"Saya pikir dengan cara itu, paling nggak, kalau mereka nggak bisa nyalurin, mereka punya uang lebih. Mereka nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak dengan ekonomi, dengan itu sendiri ya," pungkasnya.
(ada/rrd)
