Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan sepenuhnya kepada bank untuk putar otak menyerap dana Rp 200 triliun yang ditempatkan pemerintah. Tidak ada panduan khusus yang diberikan ke perbankan terkait saluran dana tersebut, terpenting adalah ke sektor prioritas.
"Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar, cuma selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak ngapain-ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede. Jadi mereka setiap Sabtu-Minggu main golf kali," ujar Purbaya usai rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
"Sekarang, dengan uang itu (Rp 200 triliun), mereka berpikir. Harusnya market based ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai dampak dari guyuran Rp 200 triliun akan terlihat dari sisi demand dan supply. Selain likuiditas yang bertambah, suku bunga pinjaman diyakini bakal turun.
Masyarakat Indonesia, menurut Purbaya, akan mulai berani mengajukan kredit di perbankan. Pada akhirnya, uang-uang tersebut diharapkan bakal berputar di sistem perekonomian Indonesia.
"Karena demand dan supply tumbuh bersamaan, tanpa menimbulkan bahaya kepanasan, apa yang disebut demand pull inflation. Harusnya dengan inject seperti itu (guyuran Rp 200 triliun), perekonomian akan berjalan," ucapnya optimistis.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, penempatan uang Rp 200 triliun itu berbunga, di mana imbal hasil yang diberikan adalah 80,476% dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang sekarang ada di level 5%. Itu berarti pemerintah berhak mendapatkan bunga sekitar 4% dari deposito Rp 200 triliun tersebut.
"Saya paksa sistem bekerja dengan saya kasih bahan bakar, yang kalau mereka (bank) nggak pakai, mereka harus bayar ke saya (bunga deposito)," imbuhnya.
Dana Rp 200 triliun diguyur ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing Rp 55 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun. Lalu khusus ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp 10 triliun.
Tonton juga video "Menkeu Ungkap Dirut Bank Sekarang Pusing" di sini:
(kil/kil)