.webp)
Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 27 ribu keluhan peserta terkait layanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, angka itu dinilai belum mencerminkan kondisi di lapangan karena banyak peserta masih enggan menyampaikan aduan.
Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, mengungkapkan ada sejumlah faktor yang menghambat peserta untuk melapor. Selain keterbatasan pemahaman mengenai kanal pengaduan, sebagian peserta khawatir keluhan yang disampaikan justru berdampak pada layanan kesehatan yang diterima.
"Jadi mereka mendapatkan layanan di rumah sakit, itu kadang-kadang tidak berani menyampaikan keluhan karena khawatir akan berdampak terhadap pelayanan. Jangan sampai sudah menyampaikan keluhan, tiba-tiba layanannya jadi berbeda," ujar Abdul dalam rapat Panja Komisi IX DPR RI, Rabu (24/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat enam kendala utama dalam sistem pengaduan JKN-BPJS. Pertama, rendahnya pemanfaatan whistle blowing system (WBS). Kedua, minimnya pemahaman peserta mengenai kanal pengaduan yang tersedia. Ketiga, kekhawatiran peserta terhadap dampak aduan. Keempat, adanya pengaduan berulang. Kelima, rendahnya pemanfaatan aplikasi Mobile JKN. Keenam, kanal pengaduan BPJS Kesehatan yang belum beroperasi penuh tujuh hari.
Abdul merinci, dari total pengaduan yang masuk, 27.038 berkaitan dengan pelayanan kesehatan, 24.567 terkait administrasi, dan 11.271 mengenai iuran. "Yang paling banyak aduannya itu mengenai pelayanan kesehatan," katanya.
Dewas menilai, perbaikan sistem pengaduan menjadi krusial agar BPJS Kesehatan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memastikan peserta memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik.
Simak juga Video Menkes soal Isu Iuran BPJS Kesehatan Naik: Tunggu Keputusannya
(rrd/rrd)
