Bos OJK Ungkap Dampak Perang di Timur Tengah ke Sektor Keuangan

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi buka-bukaan soal dampak perang yang terjadi di Timur Tengah ke sektor keuangan. Sejauh ini, Friderica mengungkapkan perang yang terjadi antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel berpotensi membuat ekonomi global terganggu.

Dia memaparkan mulanya perekonomian global berada pada jalur penguatan seiring dengan meredanya tekanan inflasi dan membaiknya permintaan global. Namun, eskalasi yang terjadi pada akhir Februari 2026 lalu telah mengganggu jalur pemulihan tersebut secara material.

Wanita yang akrab disapa Kiki itu menyebut dalam laporan terakhirnya, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi mayoritas negara-negara dunia secara global.

"Situasi di Timur Tengah memicu disrupsi rantai pasok energi yang tentunya berdampak terhadap naiknya harga minyak dan juga komoditas lainnya. Namun tidak hanya itu, second round impact dapat mengarah pada tekanan inflasi global serta penurunan daya beli dan permintaan agregat," papar Kiki dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan, Senin (6/4/2026).

"Dengan demikian, potensi perlambatan ekonomi global akan menjadi bagian dari dinamika perekonomian akibat faktor eksternal tersebut," sebutnya.

Lantas, bagaimana dampaknya ke sektor keuangan? Menurut Kiki kinerja sektor jasa keuangan masih terpantau stabil. Hal ini terlihat dari arus permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan resiko keuangan yang terjaga.

"Kinerja sektor jasa keuangan masih terpantau stabil yang terlihat dari permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai dan resiko yang terjaga sebagaimana tadi telah kami jelaskan," kata Kiki.

Namun, Kiki meminta adanya langkah antisipatif pada potensi kenaikan risiko yang terjadi karena kondisi geopolitik. Seluruh lembaga jasa keuangan diminta Kiki untuk melakukan penguatan manajemen resiko.

"Sebagai langkah antisipatif atas potensi kenaikan resiko, kami mendorong lembaga jasa keuangan untuk melakukan asesmen lanjutan secara forward looking dan memperkuat manajemen resiko, kemudian juga mencermati secara intensif kinerja debitur, serta menjaga kecukupan likuiditas dan juga permodalan," sebut Kiki.