AS 'Bekukan' 3 Bank Terbesar Iran

Washington - Amerika Serikat (AS) mengumumkan 'pembekuan' tiga bank terbesar Iran. Ketiga bank itu dinilai ikut berperan mendukung program nuklir Iran dan mendanai aksi terorisme.Sanksi itu diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan AS Hanry Paulson dan Menteri Luar Negeri AS Condoleeza Rice, seperti dikutip dari AFP, Jumat (26/10/2007)."Iran mengeksploitasi hubungan pasar finansialnya untuk meningkatkan kemampuan nuklirnya, mengembangkan senjata balistik dan mendanai terorisme," jelas Paulson."Kami mengambil langkah tambahan yang untuk melawan langkah berbahaya Iran dan mengajak institusi finansial di seluruh dunia untuk membuat keputusan yang paling informatif tentang siapa yang mereka pilih untuk melakukan bisnis," tambahnya.AS memberikan sanksi pada 2 bank BUMN Iran karena dinilai mendukung program nuklirnya yakni Bank Melli dan Bank Mellat. Sedangkan bank terbesar Iran lainnya, Bank Saderat juga 'dibekukan' karena dianggap ikut mendanai aksi terorisme. AS telah memberlakukan sanksi serupa untuk bank Iran pada September 2006.Dengan sanksi tersebut, AS melarang setiap transaksi finansial antara warga negaranya atau organisasi swasta dan seluruh aset dibawah yurisdiksi AS berhubungan dengan 3 bank tersebut. Menurut AS, Bank Melli merupakan bank terbesar Iran yang memberikan jasa perbankan pada program nuklir dan senjata balistik pemerintah. Bank Melli termasuk salah satu bank yang paling aktif di Timur Tengah dan memiliki cabang di Paris, Hong Kong, Hamburg dan Baghdad.Bank Melli memiliki beberapa anak usaha seperti Bank Kargoshaee di Tehran, Bank Melli Iran Zao di Moskor, Melli Bank di London, Arian Bank yang merupakan kerjasama dengan Bank Saderat di Kabul.Sementara Bank Mellat juga dituding ikut mendanai program senjata berbahaya Iran. Bank Mellat memiliki cabang di Armenia, Inggris, Korsel dan Turki.Bank Saderat dituding AS ikut mendanai organisasi Hezbollah dan Hamas. Bisnis internasional Bank Saderat terkonsentrasi di Timteng dan Lebanon serta aktif di Prancis, Jerman dan Yunani. "Semuanya jelas, institusi yang bereputasi baik tidak ingin menjadi bankir bagi rejim yang berbahaya," pungkas Paulson. (qom/ir)