.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan kenaikan modal dasar bank milik daerah dari Rp 11,5 triliun menjadi Rp 26 triliun. Bank yang sebelumnya bernama Bank DKI itu kini resmi bertransformasi menjadi Bank Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana tersebut saat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah di Gedung DPRD DKI Jakarta.
"Bank DKI (kini Bank Jakarta) merupakan pionir Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang telah beroperasi sejak 11 April 1961. Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, dilakukan perubahan nama PT Bank DKI menjadi Bank Jakarta, serta penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT Bank Jakarta Perseroda," ujar Pramono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan daerah dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank tersebut tetap berkedudukan di Jakarta, tetapi dapat membuka kantor layanan di dalam maupun luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
"Dari sisi kelembagaan, tempat kedudukan Bank Jakarta tetap berada di Jakarta, dengan kewenangan membuka kantor layanan di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Pramono.
Selain perubahan nama dan badan hukum, Pemprov DKI mengusulkan kenaikan modal dasar bank tersebut menjadi Rp 26 triliun. Adapun modal disetor saat ini sebesar Rp 6,578 triliun.
"Dalam rangka memperkuat kapasitas permodalan dan mendukung pengembangan usaha, modal dasar Bank Jakarta akan ditingkatkan dari sebelumnya Rp 11,5 triliun menjadi Rp 26 triliun, dengan modal disetor sebesar Rp 6,578 triliun," tutur Pramono.
Penambahan modal tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha dan memperluas penyaluran kredit. Rencana ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI memperkuat kapasitas bank milik daerah tersebut.
