Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperketat solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi. Hal tersebut ditandai dengan penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Aturan ini disusun untuk memperkuat kondisi keuangan industri asuransi melalui penyempurnaan perhitungan solvabilitas yang lebih memperhatikan profil risiko masing-masing perusahaan dan mengacu pada standar internasional. Langkah ini didasarkan pada dinamika fluktuasi suku bunga, perubahan nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi global yang mempengaruhi profil risiko perusahaan asuransi dan reasuransi.
POJK 18 Tahun 2026 juga sejalan dengan kerangka solvabilitas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Penerapan standar akuntansi membawa perubahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi, sehingga diperlukan penyesuaian pengukuran kecukupan modal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"OJK menyempurnakan pendekatan perhitungan solvabilitas dengan mempertimbangkan kecukupan dan kualitas modal berdasarkan kemampuan menyerap kerugian, pengukuran kebutuhan modal yang lebih mencerminkan profil risiko, serta penguatan penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan," tulis OJK dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 mulai efektif pada laporan keuangan triwulan I-2027. OJK juga memperpanjang batas waktu penyampaian laporan rasio solvabilitas triwulanan selama 2027 menjadi paling lambat 45 hari setelah akhir triwulan.
Selain itu, sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi Ketentuan Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) akibat penerapan aturan baru ini baru diberlakukan mulai periode laporan triwulan I-2028.
Berikut substansi utama dalam POJK 18 Tahun 2026:
Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum
KRSM Perusahaan ditetapkan sebesar 120%, serta wajib membentuk tambahan modal sebesar 15% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) bagi perusahaan perasuransian yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII).
Pengaturan Modal yang Tersedia (available capital)
Modal yang tersedia dikelompokkan menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan instrumen modal dalam menyerap kerugian.
Pengaturan Pinjaman Subordinasi
Pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Penyempurnaan Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)
Perhitungan MMBR mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Asuransi, dan Risiko Operasional dengan pendekatan pengukuran yang lebih mencerminkan profil risiko perusahaan.
Penerapan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)
Perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (stress test) paling sedikit satu kali dalam setahun dan menetapkan strategi pemeliharaan rasio solvabilitas.
Kewajiban Pelaporan Rasio Solvabilitas
Perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara triwulanan dan tahunan, termasuk kewajiban audit oleh akuntan publik atas laporan tahunan.
Penguatan Kepatuhan Melalui Pengenaan Sanksi
POJK mengatur sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, dan pelaporan.
(ahi/hns)
