.webp)
Hal tersebut ditegaskan Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/2/2008).
Hartadi menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan dari anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruar Sirait.
"Kepada Pak Ara (Maruar) spekulasi mengenai jabatan gubernur BI itu kami coba keluarkan dari variabel, equation kita. Jadi tidak ada pengaruh, karena koordinasi itu antara BI dan pemerintah," ujarnya.
Pemerintah dan BI, lanjut Hartadi, mesti meningkatkan koordinasi menyusul adanya tekanan eksternal yakni lonjakan harga minyak dan kenaikan harga komoditas pangan.
Ia mengakui bahwa memang tidak selamanya BI dan pemerintah selalu seiya sekata dalam koordinasi itu.
"Namun tidak berarti kami harus bertentangan dengan pemerintah, justri keinginan kami adalah mensinergikan kebijakan yang ada," ujarnya.
BI mendukung 9 langkah pengamanan defisit APBN yang baru dikeluarkan pemerintah, tanpa kebijakan moneter dan kebijakan lain, 9 langkah pengamanan itu takkan berhasil.
"9 Langkah itu diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi dampak penurunan daya beli yang terlihat dari kenaikan subsidi," ujarnya.
(ddn/qom)
