.webp)
Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi dari International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) Iman Sugema ketika dihubungi detikFinance, Kamis (13/3/2008).
"Enggak ada money politics, sejak dari awal ada 7 fraksi yang menolak, dan nggak ada perubahan tetap saja menolak. Kemungkinan untuk membeli tidak ada," ujarnya.
Iman mengaku tidak terkejut dengan penolakan gubernur itu karena sejak awal sudah ada penolakan sedemikian kuatnya dari anggota DPR.
Menurut Iman, penolakan 2 calon gubernur oleh Komisi XI DPR ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan blunder politik. Dalam artian presiden tidak secara dini mengetahui bakal terjadinya penolakan yang begitu dramatis seperti diperlihatkan oleh DPR.
"Mestinya orang-orang dia bergerak, mengecek saja ke DPR, bukan melakukan lobi, OK nggak kalau calonnya yang ini. Kalau nggak OK buat apa repot-repot dicalonkan oleh SBY, atau dimunculkan dulu ke publik nanti pasti ada yang menerima, ada yang menolak kan? Makanya arus informasi ke presiden jangan terhalang baik dari publik maupun dari politisi," ujarnya.
Selain pemahaman mengenai kondisi moneter di Indonesia, calon gubernur BI mutlak harus diterima dulu oleh kalangan parlemen.
Untuk calon yang akan datang, menurut Iman, tak harus dipusingkan dengan aturan internal atau eksternal BI, yang penting memiliki karakter, kapasitas sebagai Gubernur bank sentral.
"Me-manage BI itu bukan melulu memanage orang, tapi policy, kebijakan, memanage, jadi makanya dia harus orang yang ahli membuat kebijakan melaksanakan kebijakan, mengontrol kebijakan supaya terlaksana dengan baik, jadi bukan me-manage orang," ujarnya.
Sementara itu pengamat ekonomi dari UGM Sri Adiningsih mengaku cukup terkejut dengan penolakan itu karena dalam sejarah belum pernah calon gubernur BI ditolak oleh parlemen.
"Tapi ini saya kira hak dari DPR untuk menolak, meskipun mereka memenuhi syarat untuk menjadi gubernur tetapi DPR mempunyai pandangan lain," ujarnya.
Dengan adanya penolakan hal itu berarti pemerintah kurang melakukan lobi-lobi ke senayan sehingga 2 calonnya tidak lolos seleksi di DPR.
"Kalau hasilnya begini ya kurang," ujarnya.
Untuk calon ke depan Sri Adiningsih mengharapkan pemerintah menyiapkan calon yang lebih baik, sehingga bisa meminimalisir kontroversi.
Pengamat dari Indef Fadhil Hasan menilai, calon yang mendatang sebaiknya berjumlah 3 orang sesuai Undang-undang dan merupakan kombinasi dari kalangan internal dan luar Bank Indonesia.
(ddn/qom)
