Penolakan 2 Cagub BI Sudah Tepat

Jakarta - Ada apa di balik penolakan dua calon gubernur Bank Indonesia (BI) oleh DPR masih menjadi tanda tanya. Tapi para ekonom membeberkan fakta memang dua calon tersebut tidak layak.

Jika di gedung parlemen penolakan Agus Martowardojo dan Raden Pardede lebih karena alasan politis dan dugaan tidak adanya money politic, buat ekonom tidak demikian.

Ekonom Rizal Ramli dan analis pasar modal Yanuar Rizki dalam perbincangannya dengan detikFinance, Kamis (13/3/2008) menilai dua kandidat tersebut dari sisi fakta punya banyak kelemahan.

"Penolakan dari DPR sudah tepat dan benar. Tidak usaha pakai kacamata politis penolakan itu sudah sangat tepat," kata Rizal yang juga mantan Menko Perekonomian ini.

Rizal meragukan kompetensi, karakter dan independensi kedua calon yang diajukan. "Agus memang bankir yang handal, tapi kalau ditaruh di BI itu artinya salah kandang. The right man on the wrong place. Kalau Raden belum pernah teruji kepemimpinannya lebih cocok menjadi deputi gubernur," urai Rizal.

'Kesalahan' juga dinilai terjadi di pihak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Semua serba instan, Presiden kurang mengkomunikasikan calon yang ada dan tidak memiliki visi yang jelas soal sosok yang diinginkan untuk menjadi panglima moneter di BI," kata Yanuar.

Seperti di AS kata Yanuar, sebelum menunjuk Alan Greesnpan, Presiden Ronald Reagen selalu mengkampanyekan bagaimana butuhnya AS atas orang seperti Greenspan yang ahli ekonomi. Begitu juga ketika George W Bush ingin menggantikan Greenspan dengan Ben Bernanke yang selalu dipamerkan ke publik termasuk adanya dukungan dari Greenspan.

Yanuar mengatakan publik hanya tahu Presiden menginginkan sosok yang tidak bermasalah dengan hukum, tapi itu saja tidak cukup.

Menurutnya, sebagai panglima perang di lapangan ekonomi, gubernur BI harus punya kemampuan moneter luar bisa, memiliki integritas yang disegani di kalangan pemimpin bank sentral, bisa bekerjasama dengan pembuat kebijakan fiskal dan memiliki terobosan-terobosan yang menguntungkan ekonomi negara.

'Perang' ekonomi global diantara negara maju, menurut Yanuar, harus dengan cerdik disikapi negara terutama BI. Sehingga 'perang' tersebut memberikan keuntungan bukan malah menjerumuskan.

"Tahun 2005 terjadi defisit AS dan China yang begitu besar, cara yang dilakukan Greenspan menaikkan suku bunga sehingga dana bisa masuk lagi sehingga mendatangkan financial netting, apalagi waktu itu harga minyak melonjak. China yang terkepung harga minyak akhirnya mau merevaluasi yuan. Tapi China juga tidak mau kalah dengan mencari alternatif komoditas lain seperti sawit yang membuat harga naik. Jadi dalam kondisi terjepit Presiden dan Gubernur BI harus buat terobosan untuk mengamankan cadangan devisa negara," tutur Yanuar.

Menurutnya, jika yang dilakukan hanya intervensi ke pasar, semua orang pun bisa menjadi gubernur BI. Yanuar melihat ada empat kriteria untuk jadi gubernur BI.

Pertama, bagaimana BI mengoptimalkan financial netting dengan melihat pasar global sehingga cadangan devisa terus bertambah. Kedua, gubernur BI harus bisa memaksimalkan fungsi intermediasi sehingga sektor rill bisa bergerak. Ketiga, memaksimalkan sistem pembayaran bagaimana fee transaksi keuangan yang masuk lebih menguntungkan negara bukan pemilik asing. Keempat, berani melakukan pengawasan terhadap perbankan.

Sementara Rizal berharap gubernur BI jangan cuma melakukan intervensi tapi bisa menjalankan ekonomi. "Kalau intervensi US$ 2,5 miliar itu kan artinya sekitar Rp 25 triliun kalau untuk ekonomi rakyat itu sudah menghasilkan tenaga kerja berapa," katanya.

Rizal juga menyoroti perlunya dewan pengawas keuangan BI, sehingga dana di BI bisa dimonitor dan tidak ada lagi kasus aliran dana BI. (ir/qom)