Teganya! 'BLT' Perumahan Untuk Orang Miskin Malah Dikorupsi

Jakarta - Dana bantuan sosial perumahaan untuk orang miskin rawan penyimpangan. Anggota DPR mendapati adanya pemotongan bantuan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau satuan kerja yang menyalurkan bantuan tersebut.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR Abdul Hakim dalam keterangannya, Senin (21/3/2011).

"Tujuan program ini sangat baik untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah yang layak. Sayangnya, praktik di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Pemotongan bantuan sebesar 20% banyak dilakukan oleh LKM atau satker yang menyalurkan bantuan. Ada juga yang memberikan bantuan bukan dalam bentuk uang tapi barang," tutur Abdul.

Karena itu, Hakim meminta Kemenpera untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan dan memperketat pengawasan di lapangan. Dan agar tepat sasaran, Abdul Hakim juga meminta Kemenpera untuk menetapkan kriteria penerima bantuan.

Seperti diketahui, di tahun ini pemerintah akan memberikan 'BLT' Rp 5-10 juta ke 25 ribu keluarga miskin di berbagai 33 provinsi. Nilai bantuan tunai perumahan ini akan disebar di 33 provinsi dengan total anggaran Rp 187,55 miliar.

(dnl/qom)