Pengembang Perumahan Banten Ancam Tak Buat Rumah Subsidi

Jakarta - Para pengembang rumah murah kawasan Banten mengancam tidak lagi berpartisipasi dalam program kredit rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini dianggap tidak mementingkan masyarakat miskin yang kemampuan membeli rumah hanya Rp 50 juta.

Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesa (Apersi) Banten, Vidi Surfiadi di kantornya, Jalan Biru Laut, Jakarta, Jumat (27/1/2012).

"Sejak pembentukan Apersi ada pesan sosial. Yakni keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah," kata Vidi.

UU No 1 Tahun 2011 soal perumahan dan pemukiman dianggap merugikan masyarakat, karena adanya persyaratan minimal membangun rumah ukuran 36 m2. Padahal dengan bangunan 36 m2, harga jual mencapai Rp 90 juta per unit. Hal ini akan sulit dijangkau oleh buruh yang hanya berpenghasilan Rp 1,5 juta per bulan.

"Kalau Rp 1,5 juta, kemampuan cicilan Rp 500 ribu, itu harga jualnya Rp 50 juta. Padahal harga yang 36m2, Rp 90 juta. Harusnya tipe 36 m2, tidak perlu lagi diurus negara. Mereka sudah punya kemampuan," tegasnya.

Suplai rumah tapak sederhana Banten mencapai 4.000 unit per bulan. Dengan penerapan aturan 36 m2, maka terjadi penurunan suplai hingga 50%. "Suplai kami dan Jawa Barat adalah yang paling besar. Mencapai 50%-60% dari total nasional," ucap Vidi.

"Kalau tetap dengan seperti itu, Apersi bangun nggak akan bangun. Kita kembalikan saja ke pemerintah, kan itu kewajiban mereka. Banten tidak akan partisipasi FLPP. Apersi kan bantu pemerintah, kalau regulasi nggak kondusif kita tinggalkan saja. Kita survive dengan bangun yang komersial," imbuhnya.

(wep/hen)