Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz beralasan, belum optimalnya realisasi FLPP karena pengembang masih menahan penjualan rumah sebelum adanya harga baru rumah sederhana.
"Memang baru sedikit, karena pengembang menahan penjualan meski ada pesanan rumah dari masyarakat. Harga waktu itu kan Rp 70 juta, mereka rugi kalau jual," kata Djan Faridz di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (11/9/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah keputusan pemerintah harga rumah naik, dan diikuti pembebasan PPN melalui PMK mereka mulai bergerak," ucap Djan Faridz.
Menurutnya, dengan perubahan pelaksanaan prasarana, sarana dan utilisasi umum (PSU) menjadi langsung kepada pengembang makin memudahkan estimasi pembangunan rumah subsidi.
"PSU kan menjadi pelengkap dan melibatkan tiga pihak, Menpera, bank-bank pemerintah dan pengembang. Sekarang sedang dipilah-pilah, dan 138 ribu terdaftar unit Insya Allah terserap di Desember. Sekaligus penyerapan FLPP," tuturnya.
Sebelumnya Indonesia Property Watch (IPW) mencatat realisasi penyerapan kredit rumah subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Januari-Agustus 2012 baru terserap 15,26%. Padahal target tahun ini pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 143.200 unit.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, dalam situs resminya, Jumat (31/8/2012)
"Per Agustus 2012 penyerapan FLPP hanya sebanyak 21.857 unit atau hanya 15,26% dari target 143.200 unit," kata Ali.
Ali menuturkan sebesar 89,8 % merupakan realisasi dari Bank Tabungan Negara (BTN), 8,7% BTN Syariah, dan sisanya terbagi dalam 4 bank pelaksana yaitu Bukopin, BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BRI Syariah.
(wep/hen)











































