Terkait isu buruh yang menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR), Presiden Direktur L'Oreal Indonesia Vismay Sharma mengungkapkan, hal tersebut bukan menjadi persoalan utama perusahaan sebagai pertimbangan berinvestasi.
"Kami tidak mempermasalahkan (UMR) karena upah yang kami berikan sudah di atas itu," kata Vismay di sela peresmian pabrik baru L'Oreal di Cikarang, Bekasi, Rabu (7/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami percaya pekerja kami tidak akan melakukan aksi-aksi anarkis. Kami justru lebih takut dengan sweeping yang dilakukan pihak luar," ujarnya.
Dia menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh terhadap pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya dengan rutin melakukan pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi karyawan.
Selain itu, untuk memfasilitasi perpindahan dari pabrik lama di Ciracas ke pabrik baru di Jababeka, Cikarang, L'Oreal menyediakan insentif perumahan serta transportasi bagi lebih dari 450 karyawan.
"Kami membantu sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan membiayai 50 persen uang muka, " kata Vismay.
Hal itu dilakukan agar karyawan merasa nyaman dan tetap loyal pada perusahaan. Terbukti dengan retensi atau perhatian yang tinggi, yakni 96% karyawan dari pabrik lama bertahan di perusahaan.
Saat ini, sekitar 262 keluarga karyawan sudah memiliki tempat tinggal di sekitar lingkungan pabrik baru.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhamad Chatib Basri menyatakan, pembukaan pabrik terbesar L'Oreal merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan calon investor yang meragukan investasi di Indonesia.
"L'Oreal ini gambaran cerita sukses di mana orientasinya bukan lagi domestik, tapi ekspor. Nilai investasinya juga besar. Contoh smart investment, " ujar Chatib di tempat yang sama.
Aksi demo pekerja yang menuntut kenaikan UMR, lanjutnya, bukan suatu ancaman bagi perusahaan besar sekelas L'Oreal. Masalah tersebut kebanyakan dialami oleh perusahaan skala kecil dan menengah.
Soal isu perusahaan asing yang mengancam hengkang dari Indonesia, Chatib berani menjamin bahwa hal itu tidak terjadi.
"Kalau mereka mau cabut kan mesti lewat BKPM dulu. Sampai sekarang belum ada yang datang ke kantor saya, " katanya.
Dia enggan memastikan bahwa iklim investasi di Indonesia kondusif. Pasalnya, banyak perusahaan yang mengeluh dengan aksi-aksi buruh berujung anarkis.
"Investor itu yang penting aspek jaminan keamanan. Jangan lagi ada sweeping," ujarnya.
(fip/dnl)











































