Dari anggaran Rp 21,405 triliun, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) baru mendapat persetujuan Rp 2,71 triliun. "Untuk menyusun program nggak pakai logika. Target 350.000 unit, dananya cuma berapa?" ucap Ketua DPP Apersi, Eddy Ganefo saat dihubungi di Jakarta, Senin (17/12/2012).
Menurutnya, masih ada cara lain untuk memperbesar dana subsidi rumah FLPP. Yakni konversi dana rumah swadaya menjadi subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rumah swadaya itu bisa digunakan untuk menambah anggaran FLPP. Dana rumah swadaya juga bisa untuk bantuan DP (Down Payment)," tutur Eddy.
Sebagai pengembang, Eddy menilai kinerja Menpera Djan Faridz jeblok. Peringkat bos tanah abang ini menjadi yang terburuk, selama Kementerian ini ada. "Prestasi Menteri itu, adalah menjadi yang terburuk. Kami minta kepada Presiden, untuk mencari Menteri yang fokus pada pekerjaan. (Menteri) bukan sebagai pekerjaan sampingan," tegas Eddy.
Ia mencatat, sepanjang 2012 Kemenpera menargetkan dapat menyalurkan rumah melalui skema FLPP sebanyak 250.000. Di sisi lain Djan Faridz menghentikan program FLPP sementara di Desember hingga Januari tahun ini akibat sang Menteri ingin menurunkan bunga hingga 6,5%.
Yang terjadi kemudian, transaksi rumah subsidi merosot. "Data realisasi hingga Oktober 25.000, dari target awal 250.000. Target ini sendiri sudah revisi beberapa kali. Setelah itu, ada tambahan 20.000, sisanya konversi ke KPR biasa," jelasnya.
"Sekarang aturan memang sudah cukup baik, tapi pemerintah harusnya bisa lebih bersahabat dengan pengembang," imbuhnya.
Sebelumnya Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo memaparkan target penyaluran FLPP sebesar 350.000 unit dengan nilai Rp 21,4 triliun. Namun di sisi lain, Sri juga tidak optimis ini akan tercapai.
"Target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) memang 350.000 unit, tapi dana yang tersedia baru Rp 2,71 triliun. Dengan dana ini bisa membangun 50.000 unit," katanya beberapa waktu lalu.
Untuk itu, Kemenpera berniat meminta dana tambahan FLPP yang diusulkan dalam APBN-P tahun 2013 sekitar Rp 4 triliun.
(wep/dru)











































