Dianggap Berbohong oleh Anggota DPR, Ini Tanggapan Djan Faridz

Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menerima banyak kritikan pedas saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR-RI. Djan dinilai berbohong soal data realisasi program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Apa tanggapan Djan Faridz menanggapi hal itu?

"Nanti ada perbaikan mekanisme," kata Djan saat ditemui usai rapat dengan Komisi V DPR RI, di Gedung DPR, Selasa (15/1/2013).

Ia mengatakan, selama ini program rumah, khususnya rumah swadaya dibangun berdasarkan skala prioritas, yakni dari golongan yang termiskin yang paling membutuhkan hunian.

"Ini program rumah swadaya itu, dilaksanakan berdasarkan dan diperuntukkan indeks kemiskianannya paling tinggi. Yang paling miskin dulu diurutin. Itu yang diprioritaskan," tegas Djan.

Seperti diketahui pada rapat hari ini di DPR-RI, Djan banyak dicecar oleh anggota DPR. Kebanyakan dari mereka menyuarakan aspirasi yang sama, yakni kurangnya realisasi perumahan di daerah-daerah konstituennya sedangkan banyak rumah dibangun di daerah-daerah lain.

"Saya terus terang tidak enak, dan teman-teman juga sakit hati, malu karena ini soal harga diri. Kalau kita kan dengan rakyat tanggung jawabnya," ungkap Wakli Ketua Komisi V, Mulyadi.

Bahkan, salah satu anggota DPR lain, Riswan Toni menyampaikan pendapatnya dengan nada yang sedikit emosional. Dia menilai Djan Faridz ini sebagai menteri yang berkinerja tidak baik dan tak memiliki prestasi yang menonjol.

"Nggak ada prestasinya menteri ini, dimana coba kita lihat, nggak ada. FLPP nggak ada," kata Riswan.

Ia beralasan, sampai saat ini banyak program-program yang jauh dari realisasi. Salah satu contohnya adalah rumah swadaya. Menurut Risman, program rumah swadaya ini lebih baik dihentikan sampai menunggu kabinet yang baru.

"Swadaya aja dibubarkan, nanti ada Menteri yang baru baru kita bikin lagi, kan tinggal 1 tahun lagi," tegasnya.

Anggota lainnya, Sadarestuwati mengatakan, dirinya tak puas dengan realisasi program Kemenpera. Saking geramnya, dia pun mengatakan. Kemenpera telah melecehkan DPR. "Kita dilecehkan oleh Kemenpera," ungkap Estu panggilaan akrab Sadarestuwati.

Ia mengatakan, pada tahun 2012, di daerah Jombang, Jawa Timur data dari Kementerian Perumahan Rakyat menyebutkan ada 2000 rumah yang telah terealisasi, padahal kenyataannya di lapangan baru ada 300 rumah yang baru terealisasi.

"Yang di Jombang kata bapak sudah ada 2.000, tapi kenyataannya baru 300," ungkap Estu.

Rapat yang sejatinya diselesaikan hari ini, ditunda hingga hari Kamis 17 Januari 2013 nanti, karena Djan Faridz memiliki agenda lain. Sehingga, belum didapat jawaban dan kesimpulan dari rapat ini.

(zlf/hen)