Hal ini diperparah dengan jumlah kekurangan pasokan rumah (backlog) yang terus bertambah. Dalam dua tahun terakhir, backlog sudah bertambah dari 13,6 juta rumah menjadi 15 juta unit rumah lebih.
Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo mengatakan Indonesia saat ini sudah masuk dalam tahap krisis perumahan. Selain itu, masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah sulit mendapatkan rumah.
Dia menjelaskan, minimnya pasokan rumah ini karena rumitnya peraturan pemerintah untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, lamanya proses sertifikasi perumahan juga menyebabkan tertundanya proses penjualan perumahan.
"Perizinan di Pemda atau Pemkot itu kan susah ya padahal masalah di daerah itu kan kepemilikan perumahan," ujarnya.
Dia juga menyebutkan, akses air dan listrik juga masih sulit menyentuh daerah-daerah sehingga menimbulkan kesulitan pembangunan. "Listrik sangat lambat, PDAM juga. Krisis perumahan sebenarnya oleh pemerintah sendiri, mereka justru menghambat," kata Eddy.
Eddy menjelaskan, krisis perumahan di Indonesia ini layaknya pangan. Jika masyarakat sudah sulit memebuhi kebutuhan pangannya bisa dikatakan krisis sama halnya dengan perumahan.
"Dan ini terjadi di Indonesia. Rumah adalah hak dasar, ini mutlak harus dipenuhi," tandasnya.
(drk/hen)
