Jokowi: Banyak yang Beli Apartemen Berharga Miliaran Tapi Tak Bayar Pajak

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya soal akses informasi wajib pajak, antaralain dalam hal transaksi properti seperti apartemen mewah.

Jokowi mengatakan masih banyak wajib pajak di Jakarta yang tidak patuh membayar pajak. Salah satunya adalah pada transaksi pembelian apartemen mewah yang harganya miliaran rupiah.

"Jadi banyak apartemen yang beli, ini Rp 3 miliar, Rp 4 miliar, Rp 12 miliar, yang nggak berkontribusi terhadap pajak, banyak sekali," ungkap Jokowi di kantor Balai Kota, Jakarta, Senin (17/3/2014)

Dalam aturannya, setiap pembeli properti harus dikenakan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) kena pajak. "Itu banyak yang belum bayar," ujarnya.

Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi pemanfaatan data elektronika dari kedua pihak. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan data yang dimiliki kepada Ditjen Pajak.

Sedangkan Ditjen Pajak akan menyediakan data yang dapat digunakan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah berdasarkan ketentuan berlaku. Menurut Jokowi data wajib pajak itu akan semakin kuat. Kemudian pengawasan pembayaran pajak juga bisa lebih ditingkatkan.

"Yah nanti kita ini kan nanti memperkuat dasar data kita jadi Wajib Pajak (WP) siapa yang sudah dan WP mana yang belum," jelasnya.

(feb/hen)