Subsidi Rumah Tapak Dicabut, Ancaman Kekurangan Hunian Makin Tinggi

Jakarta - Rencana pemerintah mencabut subsidi bunga rumah tapak (landed house), dan hanya akan mensubsidi rumah susun (rusun) mulai tahun depan mengundang kritik. Kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan menambah sederetan permasalahan program rumah subsidi yang setiap tahun selalu bermasalah.

Kekurangan pasok rumah (backlog) terus bertambah setiap tahun, bahkan versi pemerintah mencapai 15 juta rumah. Versi Indonesia Property Watch (IPW) mencapai 21 juta rumah.

"Yang pasti penghapusan subsidi untuk rumah tapak membuat backlog makin besar," kata Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda kepada detikFinance, Kamis (8/5/2014)

Ali beralasan upaya mendorong pembangunan rusun dengan mencabut subsidi rumah tapak, hanya memberi kesan kebijakan ini difokuskan di kota-kota besar seperti di Jakarta. Sedangkan wilayah lain di Indonesia, dengan pasokan lahan yang masih luas, pembangunan rumah tapak lebih dibutuhkan daripada rusun.

"Kebijakan yang tidak pro rakyat. Seharusnya malah subsidi rumah tapak ditambah," katanya.

Ia mengatakan alasan pemerintah bahwa rusun menjadi prioritas karena harga tanah mahal, termasuk soal penyerapan subsidi yang kurang maksimal, tak bisa diterima.

"Masalahnya pemerintah tidak bisa mengendalikan harga tanah jadi mengkambinghitamkan penyerapan subsidi yang tidak baik," katanya

Ia mengatakan selama program ini bergulir sejak 2011, program rumah subsidi tak menunjukan tanda-tanda positif. Pertama soal banyak hambatan seperti kebijakan yang berubah-ubah seperti kisruh soal bunga, kisruh tipe rumah, belum terbitnya aturan PPN rumah subsidi dan sebagainya. Sehingga dampaknya terhadap penyerapan rumah subsidi yang selalu rendah setiap tahun.

"Itu semu tandanya cuma cari sensasi," katanya.

Sebagai gambaran, penjualan rumah subsidi hingga akhir Januari-November 2013 baru terserap 85.673 unit atau hanya 70% dari target 2013 sebanyak 121.000 unit dengan nilai Rp 6,9 triliun.

Bila membandingkan kondisi tahun sebelumnya, realisasi Januari hingga 5 Desember 2012, dari target 133.000, realiasinya hanya 59.112 unit atau hanya 44,44%, dengan nilai transaksinya mencapai Rp 2,679 triliun.

(hen/ang)