CONTINUE TO SITE >

Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 16 Jun 2014 10:31 WIB

Djan Faridz Sebut Kebijakan Rumah Bebas PPN Sudah Sangat Terlambat

- detikFinance
Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah tapak sederhana mulai 10 Juni 2014.

Namun Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz kecewa karena batas maksimal harga rumah yang berhak mendapat fasilitas pembebasan PPN, masih di bawah atau tidak sesuai dengan harga rumah yang ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Selain itu, penerbitannya dianggap terlambat, sedangkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP/rumah subsidi) sudah dimulai sejak Januari 2014.

"PMK terbaru, Alhamdulillah puji syukur yang akhirnya Menkeu berkenan mengeluarkan PMK mengenai bebas PPN untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Ini mencerminkan bahwa Kemenkeu itu pro rakyat. Meskipun keputusan itu sudah sangat terlambat dibandingkan dengan kebutuhan rumah MBR," papar Djan pekan lalu di kantornya.

Djan mengaku kecewa soal batasan harga yang ditetapkan Kemenkeu lebih rendah dibandingkan harga yang diusulkan oleh Kemenpera dalam Permenpera 4 dan 5 tahun 2014.

Misalnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat, harga rumah subsidi dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) harganya Rp 135 juta/unit maksimum. Sedangkan di PMK terbaru, harga rumah bebas PPN di kawasan Bekasi, Jawa Barat dipatok hanya Rp 120 juta/unit.

"Bocoran yang saya dapat harga bebas PPN yang ditentukan oleh Kemenkeu lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan Kemenpera," kata Djan.

Djan terlihat kesal dengan keputusan Menkeu, ia menganggap Kemenkeu lebih mengerti soal perumahan dibanding Kemenpera sebagai kementerian teknis. Padahal usulan harga rumah subsidi oleh kementeriannya sudah melalui perhitungan yang matang.

"Sehingga rakyat berkesimpulan bahwa Kemenkeu sebaiknya juga digabung dengan Kemenpera. Karena Kemenkeu terlihat lebih mengetahui harga material dibanding Kemenpera yang tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) sehari-hari membangun rumah untuk rakyat. Semua rakyat bilang gitu, yang mau beli rumah. Rakyat kecewa dong. Menkeu jauh lebih piawai," sindirnya sinis.

Djan tidak tahu apa pertimbangan pihak Kemenkeu menetapkan patokan harga rumah bebas PPN yang lebih rendah dari yang diusulkan oleh Kemenpera.

"Tanya sama dia pertimbangannya apa. Alasannya apa, tanya. Kalau kita menghitung dengan indeks kemahalan dengan provinsi. Kita juga dengan konsultan. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Kemenpera menentukan harga rumah, capek sudah menghitung tolong dihargai. Kalau nggak dipercaya bubarin saja," ketusnya.



(zul/hen)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed