Butuh Rp 450 Triliun Tutupi Kebutuhan Rumah di Indonesia

Butuh Rp 450 Triliun Tutupi Kebutuhan Rumah di Indonesia

- detikFinance
Kamis, 25 Sep 2014 15:15 WIB
Butuh Rp 450 Triliun Tutupi Kebutuhan Rumah di Indonesia
Jakarta - Lahan masih menjadi kendala penyediaan rumah di Indonesia. Kurang pasok atau backlog perumahan di Indonesia jumlahnya belasan juta unit, ada yang menyebut 13, 14 dan 15 juta unit. Butuh 300.000 hektar lahan untuk menyediakan rumah baru untuk tutupi backlog itu.

Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) Indonesia, Fuad Zakaria menyebut, selain dihadapkan backlog yang disebutkannya mencapai 14 juta unit, setiap tahun kebutuhan rumah baru mencapai 800.000 unit.

"Kebutuhan untuk backlog saja 14 juta unit. Itu kebutuhan tiap tahun saja ada 800.00 unit. Kalau mau bangun selama 20 tahun itu kebutuhannya bisa 16 juta unit tambah backlog itu jadi 30 juta unit," kata Fuad saat berbincang dengan wartawan di Kantor Satria Piningit, Jl Sisingamangaraja, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan kebutuhan 30 juta unit setiap tahun, Fuad mengatakan butuh 300 ribu hektar lahan untuk memenuhi semua kebutuhan rumah di Indonesia. Dengan asumsi setiap rumah dibangun di atas lahan rata-rata seluas 100 meter persegi.

Jika ada 30 juta unit yang harus dibangun, maka lahan yang dibutuhkan adalah 3.000.000.000 meter persegi atau setara 300.000 hektar.

"Taruh lah kebutuhan tanahnya 100 meter persegi. Kalau beli tanah nggak usah banyak-banyak deh. Tanah itu untuk rumah sederhana saja, jumlahnya 300.000 hektar," papar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, dana yang dibutuhkan pun tidak sedikit. Dia mengambil rata-rata harga tanah Rp 150.000 per meter persegi. Itu artinya, jika yang dibutuhkan seluas 3 miliar meter persegi, maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp 450 triliun selama 20 tahun ke depan.

"Tinggal sumbernya dari mana, kalau dari APBN itu nggak mungkin. Kita harus urai itu wakaf, CSR, aset pemda, pusat, daerah. Investasi developer itu. Itu dipenuhi, kekurangannya baru dari APBN dan APBD," katanya.

(zul/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads