.webp)
Selain itu, mereka juga harus menyiapkan uang tambahan atau yang biasa disebut biaya KPR yang mencakup pajak, notaris, akta jual beli PPAT, akta perjanjian kredit, akta pemasangan hak tanggungan, premi asuransi, provisi, yang nilainya bisa 10% lebih dari harga rumah.
Biaya KPR ini cukup memberatkan bagi masyarakat yang berpengsilan rendah. Sehingga persoalan ini mencoba dipecahkan, salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, program ini menawarkan konsep tambahan pinjaman hingga 10% dari pembiayaan. Artinya calon pembeli rumah tak hanya mendapat uang kredit untuk membeli rumah juga mendapatkan dana tambahan untuk biaya-biaya KPR yang disebutkan tadi.
"Dengan ini para pembeli rumah dapat tambahan 10% untuk membayar biaya tambahan seperti untuk keperluan legal, dan asuransi," kata Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak seperti dikutip dari thestar, Minggu (23/11/2014
Menurut Najib seperti dikutip dari blog-nya Najib.razak.com, skema sewa-milik ini juga sebagai bantuan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan menengah.
Najib mengatakan pemerintah Malaysia akan membangun 500.000 unit rumah dalam program PR1MA hingga 5 tahun. Ia berharap bagi warganya yang memenuhi kriteria bisa langsung mendaftar.
Dalam situs resmi PR1MA, disebutkan syarat utama program ini adalah harus warga negara Malaysia, pendapatan individu atau suami-istri antara RM2.500-10.000/bulan, belum menikah atau sudah menikah dengan umur di atas 21 tahun, dan tak memiliki lebih dari 1 bidang tanah.
Pada anggaran tahun depan, Nasib mengatakan pemerintah menganggarkan RM 1,3 miliar untuk membangun 80.000 unit rumah dalam program PR1MA.
Sebagai pembanding, di Indonesia ada program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema ini untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dapat membeli harga rumah khusus subsidi di bawah harga pasar.
Para MBR bisa membeli dengan membayar uang muka 10% dan dapat fasilitas bunga KPR jauh di bawah pasar yaitu 7,25% flat selama masa kredit 15-20 tahun. Di Indonesia juga ada skema untuk bantuan uang muka melalui pinjaman dari keanggotaan Jamsostek.
(hen/rrd)
