Sampai 2019, Jokowi Punya Target Bangun 2,2 Juta Rumah

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) punya target besar untuk mengatasi kekurangan kebutuhan rumah atau hunian. Dalam 5 tahun, rencananya dibangun sebanyak 2,2 juta unit hunian.

Demikian dituturkan Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono saat berbincang dengan detikFinance di kantornya, akhir pekan lalu.

"Rencana kami, ada 2,2 juta unit rumah. Sekitar 1,5 juta adalah rumah formal yang terdiri dari 900.000 unit berupa KPR rumah milik dan 600.000 unit hunian sewa. Kemudian sisanya 700.000 rumah swadaya yang terdiri dari 450.000 KPR swadaya dan 250.000 unit rumah baru swadaya," paparnya.

Basuki menerangkan, rumah formal yang dimaksud adalah hunian yang sepenuhnya dibangun oleh pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Rumah formal itu rumah yang dibangun pemerintah sepenuhnya sampai jadi bangunan. Itu pakai uang negara. Bentuknya bisa rumah tapak atau rumah susun. Setelah jadi, kita serahkan ke masyarakat yang membutuhkan baik itu dengan skema kredit untuk kepemilikan atau bisa juga sewa," jelas dia.

Rumah formal ini, sambung Basuki, tidak seluruhnya diperuntukkan untuk kepemilikan. Pasalnya, ada sekelompok masyarakat yang bahkan untuk membayar cicilan saja tidak sanggup.

"Ke depan, mungkin bentuknya rumah formal ini mungkin arahnya tidak pemilikan. Mungkin arahnya hunian itu sewa. Jadi semangatnya masyarakat tidak perlu memiliki tapi tidak boleh sampai kehujanan. Tapi itu sedang dikaji lagi, saya masih minta arahan dari Pak JK (Jusuf Kalla, Wakil Presiden) akan seperti apa teknisnya nanti," terangnya.

Sedangkan untuk rumah swadaya, ia menjelaskan, adalah rumah atau hunian yang dibangun oleh pengembang-pengembang swasta atau masyarakat sendiri. Swasta diminta kontribusinya untuk membangun hunian yang terjangkau untuk MBR. Itu sudah diatur dalam aturan tentang hunian berimbang.

"Rumah atau hunian tadi kemudian kita berikan bantuan untuk MBR. Kebanyakan MBR yaitu masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan itu secara kredit atau cicilan mereka sanggup. Yang beratnya adalah di uang muka," sebutnya.

Selain pembangunan, Basuki menuturkan juga akan mengoptimalkan aset-aset hunian yang telah dibangun namun belum diserah terimakan.

"Kita ada beberapa infrastruktur rumah susun berbentuk twinblock (TB). Itu akan kita selesaikan administrasi serah terimanya. Karena kita punya sekitar 569 TB tapi yang sudah diserahterimakan baru sebagian. Akan kita serahterimakan sebanyak 335 TB," tandasnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sedikitnya 7,6 juta kebutuhan rumah yang tidak terpenuhi alias backlog.

(dna/hds)